Selaku Ketua Komite Pembiayaan Usaha UMKM Hartanto menegaskan, pemerintah serius untuk menjaga daya beli masyarakat melalui UMKM, serta meluncurkan berbagai program. Dukungan pemerintah ini diharapkan menjadi bantalan agar UMKM tetap bisa bergerak.
“Dengan bergeraknya UMKM, pastinya mengurangi tingkat pengangguran, sekaligus tingkat kemiskinan,” paparnya.
Hartanto mengingatkan kepada para pelaku UMKM memafaatkan kesempatan untuk meningkatkan usaha-usah yang memiliki potensi kedepan dengan mendapatkan kredit permodalan yang murah. Murah karena pemerintah memberikan subsidi dengan angka yang riil, serta dijamain oleh Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) dan Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo).
“KUR yang disalurkan oleh pemerintah bisa menciptakan pengusaha –pengusaha nasional yang baru, serta tangguh ditengah pandemi Covid-19 sehingga mampu mempertahankan ekonomi nasional,” harapnya.
Sementara Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Selaku Sekretaris Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM Iskandar Simorangkir mengatakan, penyaluran KUR klaster untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemulihan ekonomi di tengah pandemi Covid-19, sekaligus untuk percepatan pemulihan ekonomi, khusunya Sumut.
Dikatakannya, penyaluran KUR secara nasional, sejak adanya kelonggaran kebijakan berupa penurunan tingkat suku bunga, telah meningkat rata-rata perbulan tahun 2019 sebesar Rp11,7 Triliun, tahun 2020 menjadi Rp16, 5 triliun, dan sampai Agustus 2021 meningkat menjadi Rp21,9 triliun.
”Secara keseluruhan KUR yang telah disalurkan sebesar Rp176,92 triliun, secara nasional telah mencapai 62%, dari total plafon yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp285 triliun yang mencakup 4,73 juta debitur,” ungkapnya. (AL)
