"Ada seratusan lebih unit usaha yang tidak memiliki IPAL dan AMDAL sesuai standart. Baik itu Hotel, rumah industri, pabrik dan Rumah Sakit," sebut Sudari.
Di sisi lain, Fraksi PAN DPRD juga menyoroti terkait struktur APBD yang hanya menyajikan informasi tentang jumlah pendapatan dan penggunaan dana. Sedangkan informasi tentang kinerja yang dicapai, kepentingan masyarakat yang di raih, keadaan dan kondisi ekonomi serta potensinya tidak tergambarkan dengan jelas.
Untuk itu, ke depannya, Fraksi PAN berharap didalam pengajuan APBD murni maupun perubahan APBD memuat kinerja yang dicapai serta yang belum. Output dari program yang telah dilaksanakan bagi rakyat, keadaan dan kondisi ekonomi rakyat yang ada.
Ditambahkan lagi, dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun 2021 harus tetap berorientasi pada anggaran berbasis kinerja atau prestasi kerja. Maka suatu pendekatan penganggaran yang mengutamakan keluaran atau hasil dari program dan kegiatan yang dilaksanakan, kuantitas dan kualitas nya harus terukur.
"Kesemuanya itu harus berpedoman pada visi pembangunan Kota Medan Tahun 2021-2026 yaitu Terwujudnya masyarakat Kota Medan yang berkah, maju dan kondusif," sebutnya lagi.
Pada kesempatan itu, Sudari menyampaikan apresiasi dari Fraksinya kepada Walikota Medan Bobby Afif Nasution yang telah membentuk forum pusat pengembangan ketrampilan skill development centre (SDC) Kota Medan. Dimana pembentukan itu tertuang dalam SK Nomor 563/25.k/vii/2021 tentang forum pusat pengembangan ketrampilan Skill Development Centre (SDC) Kota Medan periode 2021 – 2024.
Fraksi PAN berharap dengan pembentukan pusat pengembangan ketrampilan SDC akan menjawab persoalan dan kebutuhan masyarakat terkait dengan pengadaan tenaga kerja, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan skill (ketrampilan) masyarakat Kota Medan.
Selama ini beberapa dinas yang selalu melakukan pelatihan, training atau sejenisnya sering tumpang tindih dan berulang sementara tidak menghasilkan output yang jelas.
