MEDAN - realitasonline.id | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar rapat pembahasan bersama secara virtual melalui teleconference dengan jajaran Manajemen Bank Sumut Senin (20/9).
Rapat tersebut membahas monitoring percepatan penyelesaian kredit bermasalah (Non Performing loan) Bank Sumut. Pada rapat tersebut jajaran Manajemen Bank Sumut juga menyampaikan komitmen penurunan NPL disertai langkah-langkah perbaikan yang akan diterapkan.
Hadir pada rapat teleconference tersebut Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajekshah yang mengikuti secara virtual, Direktur Koordinasi Supervisi Wilayah I KPK Didik Agung Wijanarko, Kasatgas koordinator Supervisi Wilayah I KPK Maruli Tua, hadir juga Asdatun Kejaksaan Tinggi Sumut DR Prima Idwan Mariz. Dari pihak Bank Sumut hadir jajaran Komisaris, Direksi, Pemimpin Divisi dan Seluruh Pemimpin Cabang Bank Sumut secara virtual
Direktur Utama PT.Bank Sumut Rahmat Fadillah Pohan menjelaskan Bank Sumut memiliki 4 pilar dalam proses perbaikan rasio kredit bermasalah atau Non performing loan yaitu Penagihan, Restrukturisasi, lelang dan hapus Buku.
Lebih lanjut Rahmat menyampaikan, Bank Sumut juga terus melakukan berbagai upaya pencegahan untuk meminimalisir kredit macet yang berpotensi dari perilaku korupsi atau fraud yang terjadi, diantaranya penyempurnaan struktur dan prosedur pemberian kredit/pembiayaan di Bank sumut dengan prinsip four eyes, termasuk juga penandatangan pakta integritas, sosialisasi dan pelatihan secara berkala kepada seluruh pegawai agar selalu memahami proses dan ketentuan hukum dalam menyalurkan kredit.
Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah hadir menyampaikan bahwa sebagai pemegang saham PT Bank Sumut mengucapkan terima kasih kepada KPK yang begitu serius terlibat dalam menangani permasalahan jalannya pemerintahan dan BUMD, salah satunya Bank Sumut.
“Pemprov Sumut pastinya ingin peningkatan PAD melalui BUMD yang berada di bawah kendali dan kepemilikan Provinsi Sumut salah satunya Bank Sumut. Bank Sumut merupakan BUMD yang terbesar memberikan PAD terbesar untuk Pemprov Sumut,” ujar Musa.
