Wakil Wali Kota Medan mengatakan bahwa, pertemuan ini kedepannya dapat membantu perputaran pertumbuhan ekonomi daerah maupun infrastruktur. Sehingga, berdampak kepada masyarakat terkhusus juga kepada Kota Medan dalam perubahan yang lebih baik.
Sementara itu, menurut Gus Irawan, adanya kegiatan dalam kunjungan kerja (Kunker) Komisi XI DPR RI ini ke daerah untuk menampung masukan ataupun aspirasi dari daerah.
"Tapi secara umum untuk Sumatera memang yang paling diharapkan itu adalah untuk dana bagi hasil sawit. Nah, saya kebetulan ada di panja (panitia kerja) ada tim kecil dibentuk 11 tim panja saya juga di tim sinkronisasi tim perumus dan ini yang terus kita suarakan," ujar Gus Irawan.
Aspirasi yang paling banyak ditampung dalam pertemuan tersebut adalah tuntutan dana bagi hasil sawit yang disampaikan oleh sejumlah Kepala Daerah.
Mengingat hal tersebut, Gus Irawan mengatakan bahwa, ada sebanyak 18 Provinsi bertemu di Medan, dengan alasan harus merubah UUD.
"Nah, sekarang kita mau merevisi UU itu yang dirasakan masih belum terasa adil, karena dimana produksi sawit masih banyak infrastruktur jalan itu hancur karena ya kita tahu puluhan ton CPO yang diangkut puluhan ton," ujarnya.
Sehingga merusak infrastruktur jalan, dan tentunya lingkungan.
"Ya sawit itu banyak konsumsi air, pengairan sawah juga bisa terganggu tapi sialnya udah infrastruktur hancur, dana bagi hasilnya gak ada. Ini yang kemudian dituntut," tutur Gus Irawan.
