MEDAN - realitasonline.id| DPRD Medan menyampaikan sorotan dan kritikan terhadap Pemko Medan atas penetapan RAPBD Pemko Medan TA 2022 yang diperkirakan Rp 6,37 triliun lebih.
Meningkatkan penetapan PAD dari sejumlah sektor, Fraksi Gerindra mendukung penuh menyoroti langkah strategi Pemko Medan agar bisa target PAD tersebut.
Hal tersebut disampaikan Siti Suciati SH, Jumat (19/11/2021). Kritikan itu kata Siti Suciati juga sudah disampaikan dalam pemandangan umum Fraksi Gerindra terhadap nota pengantar kepala daerah atas Ranperda Kota Medan tentang R APBD Kota Medan TA 2022 pada sidang paripurna di gedung dewan, Senin (15/11/2021) lalu.
Disampaikan Siti Suciati, terkait sisi potensi pendapatan, pos pajak daerah direncanakan sebesar Rp 2,5 triliun lebih mengalami kenaikan sebesar Rp 859 milyar lebih atau 49,76 % bila dibandingkan dengan APBD murni TA 2021. Fraksi Gerindra memberikan dukungan memaksimalkan pendapatan dari pajak hotel, restoran, reklame, hiburan, parkir, IMB, bumi dan bangunan, BPHTB yang harus terus ditingkatkan.
"Artinya, Pemko Medan harus mengawal ketat potensi dari sisi pendapatan sektor ini, dan hal ini tentu sangat merugikan bagi pendapatan Pemko Medan jika tidak maksimal dan tidak sesuai dengan yang direncanakan," papar Siti Suciat seraya menekankan Pemko Medan harus benar-benar serius melakukan perkiraan target pendapatan yang terukur, rasional, dan dapat tercapai.
Dilain pihak, Fraksi Gerindra mengkrikit soal program yang telah dibuat atau direncanakan oleh Pemko Medan terkait akselerasi pemulihan ekonomi melalui pengembangan ekonomi lokal di Kota Medan. "Program pemberdayaan sosial seperti apa saja yang dimaksud dan apa saja program pembangunan infrastruktur menuju medan berkah, maju dan kondusif yang dimaksud, " ujar Siti Suciati.
Pada prinsipnya, Fraksi Gerindra sangat mendukung hal tersebut, demi mengembalikan Kota Medan, menjadi kota metropolitan dan masyarakat Kota Medan tentunya ingin melihat kinerja daripada pemerintah kedepan, dan infrastruktur harus benar-benar menjadi prioritas.
