MEDAN - realitasonline.id | Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi menerima kunjungan Wakil Menteri (Wamen) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pahala Nugraha Mansury di Rumah Dinas Gubernur, Jalan Sudirman Nomor 41 Medan, Jumat (4/2/2022) malam.
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur menyampaikan bahwa pembangunan di Sumut membutuhkan sentuhan anggaran yang besar. Seperti infrastruktur jalan provinsi dengan panjang 3.000,5 km. Dimana 75,% nya dalam kondisi mantap, dimana 25% lainnya masih butuh sentuhan.
"Sumatera Utara ini luas pak, jalan provinsinya yang terpanjang. Tetapi APBD-nya Rp14 Triliun. Ini seperti ada yang salah, karena dengan 33 kabupaten/kota, dan luas areal perkebunannya 3 juta hektare lebih, itu terlalu kecil, dibandingkan Jawa Timur yang 2,3 ribu km jalan provinsinya dengan APBD Rp32 triliun (2021)," ujar Gubernur kepada Wamen.
Padahal jika dihitung kata Gubernur, di Sumut terdapat banyak BUMN yang beroperasi. Khususnya perusahaan perkebunan, di antaranya PTPN II, III dan IV serta bidang lainnya yang beroperasi menggunakan jalur jalan provinsi maupun jalan kabupaten.
"Kebun itu kan menggunakan jalan, dan untuk memperbaiki itu wewenangnya adalah provinsi (pemerintah provinsi). Tetapi uang untuk memperbaikinya itu nggak ada. Jadi jalan yang terjelek itu di sini. Tadi saya sampaikan juga sama Pak Presiden (saat kunjungan ke Sumut)," jelasnya.
Hal itu pula yang menjadi laporan Gubernur kepada Presiden, dimana petani dari Kabupaten Karo mengantar jeruk sebanyak satu ton ke Istana Negara, sebagai bentuk protes akibat jalan kabupaten di daerahnya dalam kondisi cukup parah dan sulit dilalui.
Karena anggaran Pemerintah Kabupaten Karo sangat terbatas. Begitu juga saat diminta bantuan ke Pemprov, pun belum bisa dibantu karena APBD provinsi juga begitu kecil.
