Baru-baru ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut juga menerima penghargaan Anugerah KPAI 2022 lantaran menunjukkan komitmennya dalam perlindungan anak. “Salah satu item Sumut Bermartabat adalah menyayangi anak anak, kenapa menyayangi anak-anak, karena Sumut berada ada di pundak mereka,” kata Edy.
Peringatan Hari Anak Nasional kali ini sengaja dikemas dengan suasana yang menggembirakan. Ratusan balon dan bendera berwarna-warni menghiasi setiap sisi dan sudur ruangan, tempat berlangsungnya acara. Serta bentangan karpet serba merah, semakin menambah suasana gembira dan membuat anak-anak nyaman bermain bersama.
Kompak mengenakan kaos putih lengan panjang, Edy Rahmayadi dan Nawal Lubis pun menari dan bernyanyi bersama anak-anak yang juga mengenakan kaos yang sama. Keduanya tampak menikmati momen-momen itu bersama anak-anak dan para pejabat yang ikut membaur.
Pada kesempatan tersebut juga diserahkan piagam penghargaan kepada 21 kabupaten/kota yang layak anak dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA). Dimulai dari kabupaten/kota layak anak Kategori Pratama antara lain Tapanuli Selatan, Labuhanbatu, Mandailing Natal, Karo, Langkat, Asahan, Batubara, Samosir, Pakpak Bharat, Padang Lawas, Padangsidimpuan, Tanjungbalai, dan Gunungsitoli.
Untuk Kategori Madya di antaranya Deliserdang, Serdangbedagai, Dairi, Labuhanbatu Utara, Medan, Binjai, dan Sibolga. Sementara itu untuk kategori Nindya satu satunya diraih oleh Kota Tebingtinggi.
Sementara itu, Sasya asal Binjai, anak yang hadir pada kesempatan tersebut mengharapkan pemerintah agar memperhatikan fasilitas umum yang digunakan oleh anak. Ia menyontohkan kawasan merokok yang mesti diperjelas untuk para perokok di tempat umum. Ia tidak mau anak-anak menjadi perokok pasif lantaran menghirup asap rokok di kawasan umum.
Anak lainnya, Pia yang juga berasal dari Binjai mengharapkan pemerintah juga mau mendengar dan merealisasikan aspirasi dari anak. Sebab banyak keinginan anak yang perlu direalisasikan. Selain itu, ada persoalan khusus yang menurutnya campur tangan pemerintah.
“Sekarang masih banyak masyarakat yang tidak mengerti pernikahan dini itu tidak boleh, nah pemerintah harus memberi edukasi atau sosialisasi kepada masyarakat tentang ini,” kata Pia. (AY
