MEDAN - realitasonline.id | Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi menyampaikan bahwa tata kelola Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan Kabupaten/Kota di Sumut sudah berjalan baik dan penuh ketaatan. Meskipun masih ada delapan Kabupaten/Kota di Sumut yang belum meraih WTP.
Hal ini disampaikan Gubernur Edy Rahmayadi pada acara Kick off Meeting Pemeriksaan Terinci atas LKPD 2022 se-Sumut bersama Anggota V BPK RI Ahmad Noor Supit di Aula Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumut, Jalan Imam Bonjol Nomor 22, Kota Medan, Kamis (16/3).
"Sampai saat ini tata kelola pemerintahan sudah baik dan penuh ketaatan Pak. Meskipun masih ada delapan Kabupaten/Kota di Sumut yang belum meraih WTP," ucap Edy Rahmayadi. Hadir di antaranya Kepala Perwakilan BPK Sumut Eydu Oktain Panjaitan, serta seluruh Bupati dan Walikota se-Sumut.
Mengenai delapan daerah yang belum meraih WTP, menurut Edy Rahmayadi, akan melakukan perbaikan kedepannya secara bertahap. Terkait hal itu, Edy Rahmayadi juga meminta kepada Anggota V BPK RI Ahmad Noor Supit, untuk memberikan arahan dan motivasi, agar kelola pemerintahan di Sumut lebih baik lagi ke depan.
Sementara itu, Anggota V BPK RI Ahmad Noor Supit yang memberikan pemaparan materi pada kesempatan itu menyampaikan, bahwa kehadirannya di Sumut adalah menjalankan tugas untuk mempersatukan visi dan tugas pengelolaan pemerintahan.
