Medan - Realitasonline.id | Kehadiran Presiden RI Joko Widodo ke Sumatera Utara patut diapresiasi, karena berdampak positip terhadap perbaikan ekonomi dan infrastruktur daerah yang dikunjungi presiden tersebut.
"Pak Jokowi dua kali ke Sumut dalam kurun 10 hari. Ini patut diapresiasi, karena dari kunjungan tersebut berdampak positip," ujar Politisi PKS (Partai Keadilan Sejahtera) Sumatera Utara Hendro Susanto kepada wartawan, Senin (28/8/2023) di Medan.
Dari kehadiran Pak Jokowi tersebut, lanjut Hendro, dengan harapan bisa berdampak pada perbaikan ekonomi, infrastuktur, bisa menurunkan harga sembako dan tabung gas elpiji subsidi 3kg dan menurunkan angka kasus narkoba serta judi di Sumut.
Baca Juga: Ada Apa..? Dana Hibah Belum Cair, UKW PWI Sumut Ditunda
Namun hal itu, menurutnya, belumlah berarti, karena masalah yang urgent sempat menjadi perbincangan di tengah masyarakat Sumut, terkait masalah narkoba.
Kemudian masalah jalan nasional, masalah tanah, masalah harga sembako yang naik, masalah begal yang membuat warga Sumut tidak aman. Masalah tabung gas elpiji 3kg yang naik, dan masalah mendapatkan keadilan.
"Dua pekan lalu Pak Jokowi hadir untuk membuka acara organisasi pemuda di Medan. Tiga hari yang lalu beliau juga hadir meresmikan proyek nasional SPAM di Kota Binjai," katanya.
Baca Juga: Gempar! Anggota Paspampres Diduga Culik dan Aniaya Perantau Asal Aceh, Minta Tebusan Rp50 Juta
Dibalik kunjungan Presiden Jokowi yang dikenal dengan senyuman dan logatnya yang tak pernah marah, ada action tidak simpati dari oknum anggota pampres (pengamanan presiden), ketika seorang warga hadir pada acara di rumah kolaborasi.
"Harusnya tidak lah pihak keamanan berlebihan dalam mensikapinya. Tapi harusnya dengan cara humanis, persuasif dan baik-baik. Tidak perlu berlebihan, karena ibu itu kan warga negara indonesia, punya hak untuk ketemu dengan presidennya dan menyampaikan uneg-uneg kehidupannya. Sedih kita melihat kejadian tersebut," ungkap Hendro.
Padahal, katanya, ibu tersebut bisa diajak ngomong baik-baik. Ditanyakan, ibu mau ketemu pa presiden, ibu mau jumpa, apa yang ibu akan sampaikan. Kami akan koordinasikan.
Begitu kan mudah, sehingga gak perlu berlebihan.
"Pak Jokowi jika tahu hal tersebut, pasti akan mendengarkan jeritan dan keluhan warga Indonesia di Medan. Jadi perlu dievaluasi oleh Pak Jokowi untuk menegur pihak keamanan yg berlebihan," kata caleg DPRD Sumut dapil XII Binjai dan Langkat itu.
Menurut Bendahara FPKS DPRD Sumut ini, pihak keamanan tidak perlu juga mengeluarkan kalimat yang diduga mengatur-ngatur para insan pers, karena ini negara hukum, negara demokrasi dijamin oleh konstitusi, dan insan pers juga ada tupoksi untuk meliput kejadian yang sesuai fakta.
