Medan - Realitasonline.id| Sugeng Riyanta akhirnya dilantik sebagai Pj Bupati Tapteng (Tapanuli Tengah) oleh Pj Gubernur Sumut Hassanudin.
Pj Gubernur Sumut Hassanudin mengingatkan Sugeng Riyanta bahwa sebagai Pj Bupati Tapteng agar tetap menjaga kondusivitas daerah pada masa Pemilu dan Pilkada serentak 2024.
“Saya sampaikan ini salah satu urusan mendesak bahwa Pj Bupati harus memfasilitasi persiapan Pemilu dan Pilkada serentak," kata Pj Gubernur Sumut.
"Saya mengajak Pj Bupati Tapteng dapat menjaga netralitas ASN dan memelihara kondusivitas masyarakat Tapteng pada Pemilu dan Pilkada serentak 2024,” ujar Hassanudin, Rabu (15/11/2024).
Baca Juga: Amsar Saragih dari Partai Demokrat Dilantik PAW Anggota DPRD Sumut Sisa Masa Jabatan 2019-2024
Hassanudin juga mengharapkan Pj Bupati Tapteng memberi dukungan pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di daerah, tanpa melakukan intervensi apapun. Serta mengantisipasi gejolak politik sekecil apapun.
“Senantiasa antisipasi gejolak politik sekecil apapun, yang dapat menganggu ketentraman masyarakat,” kata Hassanudin.
Selain itu, Hassanudin juga mengingatkan beberapa hal strategis yang perlu menjadi perhatian. Mulai dari mengenalikan inflasi, mengalokasikan anggaran untuk stimulus ekonomi dan bantuan sosial serta mewaspadai dampak fenomena super El Nino.
Baca Juga: Waduh! Akibat Galian Drainase Pipa 600 Tirtanadi Pecah, Air Mati
“Cari inovasi dan terobosan, meningkatkan investasi, serta terus dukung program prioritas pemerintah," ucap Pj Gubernur Sumut.
Seperti penurunan kemiskinan stunting dan hilirisasi industri. Mari memberantas peredaran penggunaan Narkoba, katanya lagi.
Sementara itu Pj Bupati Tapteng Sugeng Riyanta usai dilantik menegaskan bahwa netralitas ASN adalah sesuatu yang mutlak.
Baca Juga: Pentingnya Rem Cakram, Ini Kelebihan dan Kekurangan pada Kendaraan Bermotor
“Dengan netralitas semua bisa diayomi, Pemilu pun berjalan dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil,” katanya.
Selain itu Sugeng menjamin apabila ada ASN yang tidak netral pada Pemilu dan Pilkada akan segera dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.