"Tapi secara implisit, kegiatan yang dilakukan DKPP, terutama soal persidangan itu, kan dibaca juga oleh masyarakat, oh ternyata yang terjadi di DKPP seperti ini," jelas Saihu.
Saihu mengungkapkan apa diberitakan terkait amar putusan terhadap penyelenggara pemilu memberikan efek luar kepada oknum-oknum teradu tersebut. Sehingga akan memberikan dampak yang baik.
Baca Juga: Selama Oktober 2023, Pemko Medan sudah Normalisasi 13.017 Meter Drainase
"Kan orang aka membaca dan itu efeknya luar biasa buat penyelenggara, orang gak akan mau dilaporkan ke DKPP. Meskipun, tadi saya bilang lebih banyak di rehabilitasi ataupuan hanya dapat teguran. Tapi kalau orang sudah di sidang, itukan pengaruh, karena jejak digital itukan ada, orang diberitakan disidang, itukan membawa efek," tandasnya.
Sementara Herdensi Adnin menjelaskan DKPP RI ini sifatnya pasif dengan bertugas melakukan pemeriksaan terkait dengan pengaduan terhadap penyelenggra pemilu baik KPU/Bawaslu dari pusat hingga daerah
"Namanya memeriksa orang harus ada laporan dulu baru diperiksa. Jadi DKPP itu tidak serta merta mengambil perkara itu dan disidangkan," sebut mantan Ketua KPU Sumut.
Rakor tersebut diikuti peserta penyelenggara Pemilu, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dari Aceh, Sumut, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau dan Jambi.
Turut hadir pada kesempatan tersebut perwakilan Forkopimda Sumut, Kepala Dinas Kominfo Sumut Ilyas Sitorus dan OPD Pemprov Sumut lainnya.(AY)