Realitasonline.id| MEDAN – Komisi 4 DPRD Medan melaksanakan rapat dengar pendapat (RDP) dengan agenda rapat anggaran terkait laporan anggaran triwulan tahun 2024 di ruang rapat komisi 4 gedung dewan.
Rapat anggaran dengan kode internal (artinya rapat yang tidak boleh diliput pers) itu dilaksanakan pada Selasa (23/4/2024) lalu.
Namun, belakangan diketahui rapat anggaran tersebut ternyata tidak dihadiri 4 dinas di lingkungan Pemerintah Kota Medan.
Ketidakhadiran 4 dinas itu dibunyikan oleh salah seorang anggota dewan.
Baca Juga: Beredar Video Sidang Lapangan Dinas DPKPCKTR soal Bangunan Ilegal, Ketua DPRD Medan: Bongkar!
Dia menyebutkan 4 dinas di lingkungan pemerintah kota yang mangkir itu Dinas SDABMBK, Dinas Perhubungan, Dinas Ketahanan Pangan, dan Dinas DPKPCKTR Medan.
Disebutkannya lagi, rapat dengar pendapat dengan kode internal itu dipimpin langsung Ketua Komisi 4 Harris Kelana Damanik.
Ketidakhadiran 4 dinas "basah" itu tentu saja mengundang tanda tanya anggota dewan tersebut. "Ada apa apa ada?" tanyanya dengan nada bertanya-tanya.
Terkait rapat dengar pendapat dengan kode internal itu sempat ramai diberitakan di sejumlah media online.
Menanggapi ramainya pemberitaan di media online tersebut, Ketua Komisi 4 DPRD Medan Harris Kenalan Damanik pun segera memberikan klarifikasi.
Baca Juga: 1 Juli Bus Rapid Transit Beroperasi, Legislator DPRD Medan Minta Disosialisasikan
Harris menyebutkan bahwa rapat tersebut membahas anggaran tahun 2024. Ada 4 dinas yang terkena pemotongan 30 persen.
Menurut hasil evaluasi triwulan pertama, kata Harris, dinas yang diundang belum ada realisasi kinerja.
Namun, sambung politisi asal daerah pemilihan dua ini, Komisi 4 sangat kecewa. Sebab, Kepala Dinas masing masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang merupakan kounterpart Komisi 4 tidak hadir.
”Ini yang dibahas masalah laporan penggunaan anggaran triwulan pertama di bulan April. Sangat kami sayangkan kepala dinasnya tidak hadir," kata Harris.