Realitasonline.id - MEDAN | Pj Gubernur Agus Fatoni memimpin langsung Deklarasi Netralitas Pilkada Sumut 2024 di aula Tengku Rizal Nurdin Rumah Dinas Gubsu.
Deklarasi netralitas itu diikuti oleh seluruh ASN (aparatus sipil negara) se Sumut, Forkompimda se Sumut, serta jajaran KPU dan Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota se Sumut.
Deklarasi netralitas, Rabu (23/10/2024), ditandai dengan pembacaan ikrar tersebut diikuti seluruh ASN, Forkompimda, jajaran KPU dan Bawaslu Provinsi, kabupaten/kota se Sumut.
Baca Juga: Dukung Program TMMD, Warga di Pematangsiantar Hibahkan Tanahnya untuk Akses Jalan Penghubung
Pj Gubernur Sumut Fatoni mengatakan pembacaan ikrar ini untuk mewujudkan netralitias ASN, Forkompimda, KPU dan Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Pilkada Sumut 2024 pada 27 November mendatang.
Netralitas ASN
Dihadapan para ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumut, Fatoni menekankan deklarasi ini sebagai wujud komitmen bersama bahwa ASN tetap profesional bertugas dalam kondisi apapun.
Menurutnya, deklarasi ini sebagai wujud komitmen nyata dari seluruh ASN dalam bersikap netral saat pelaksanaan Pilkada Serentak mendatang.
Hal ini dikarenakan ASN perlu menjalankan roda pemerintahan dalam kondisi apapun.
Baca Juga: Program Penghijauan TMMD, Tanam 200 Pohon di Tanjung Pinggir Bersama Masyarakat
“ASN mempunyai hak pilih, namun ASN tidak diperbolehkan melaksanakan politik praktis,” tegas Fatoni.
Fatoni berharap melalui Deklarasi Netralitas ASN ini seluruh masyarakat bersama-sama menyukseskan penyelenggaraan Pilkada.
Tak hanya itu, dirinya juga meminta agar mereka saling menjaga iklim kondusif di Sumatera Utara.
“Usai deklarasi ini kami ingatkan agar ASN tetap netral. Kita harus bersama-sama mensukseskan Pilkada, menjaga iklim kondusif dan kepada rekan-rekan media juga bersama-sama menjaga iklim kondusif agar Pilkada di Sumatera Utara aman, lancar, damai dan sukses,” tegas Fatoni.
Fatoni juga berkomitmen akan menindak tegas ASN yang bersikap tidak netral dalam Pilkada. Sebagai kepala daerah, dirinya telah menjamin kenetralitasan bahkan sejak bulan Juli lalu telah dikeluarkan Surat Edaran terkait netralitas ASN.