Realitasonline.id - Medan | Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih bertujuan sebagai wadah kolektif ekonomi masyarakat desa sebagai langkah strategis pemberdayaan desa.
Dalam Intruksi Presiden (Inpres) No 9 Tahun 2025 menginstruksikan kementerian dan lembaga-lembaga terkait segera membentuk koperasi tersebut.
Melalui koperasi ini, warga desa didorong untuk mengelola potensi lokal secara mandiri, transparan, dan berkelanjutan.
Tujuannya, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, mengurangi ketimpangan sosial, dan mempercepat distribusi ekonomi yang adil hingga ke pelosok negeri.
Baca Juga: Opini Suheri Harahap: Jangan Biarkan Warisan Leluhur Kita Runtuh di Paluta
Sekretaris Umum Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Sumatera Utara (DPD IMM Sumut) Akbar Muhadist menyatakan dukungan penuh terhadap implementasi Inpres tentang percepatan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih sebagai bentuk nyata dari pemberdayaan ekonomi rakyat.
“Kami mendukung penuh pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, karena kami menilai ini bentuk nyata dari fokusnya Pemerintah pada pengelolaan sumber daya alam,” sebutnya, Minggu (18/5/2025).
“Penguatan sektor pertanian, penguatan UMKM, serta inovasi ekonomi berbasis komunitas pemberdayaan masyarakat dan mendorong kemandirian ekonomi desa,” sambungnya.
Pasca keterlibatan Menteri Desa (Mendes) Yandri Susanto dalam Pilkada Serang tahun 2024, Akbar mengingatkan bahwa pelanggaran yang dilakukan berpotensi menciderai kepercayaan public terhadap pemerintah.
Baca Juga: Binatirta Club Raih Peringkat Pertama Kejuaraan North Sumatera ke-2 Akuatik Sumut
“Saya mengira bahwa tindakan seperti ini bukan hanya pelanggaran etika, tetapi juga memiliki konsekuensi moral yang merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah,” ucapnya.
“Dalam konteks pembangunan desa, keberadaan seorang Menteri yang tidak bersih dari praktik nepotisme berpotensi melemahkan implementasi kebijakan seperti Koperasi Desa Merah Putih karena terdistorsi oleh kepentingan politik,” jelasnya.
Namun dalam proses pembentukan koperasi ini, Akbar menegaskan bahwa Presiden harus tetap mengevaluasi Mendes Yandri Susanto yan diduga menyalahgunakan jabatannya serta terlibat dalam perilaku nepotisme pada Pilkada Serang tahun 2024 untuk istrinya, Ratu Rachmatu Zakiyah.