Realitasonline.id - Medan l Polemik terkait kepemilikan empat pulau yang terletak di wilayah perbatasan Aceh dan Sumatera Utara, kembali mencuat ke permukaan. Isu ini menjadi perhatian publik setelah munculnya perbedaan data administrasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Keempat pulau yang dimaksud—sebagian berada di perairan dekat Kabupaten Aceh Singkil dan sebagian lainnya di sekitar perbatasan Kabupaten Tapanuli Tengah (Sumut) menjadi titik sensitif dalam penataan batas wilayah antara kedua provinsi.
Menurut anggota DPRD Sumut dari Fraksi PKS Dr H Ahmad Darwis, persoalan yang penting dibahas bagaimana solusi yang terbaik, karena hal ini bukan soal siapa yang menang atau kalah, tapi soal bagaimana membangun kesepahaman berdasarkan hukum dan data yang objektif.
Baca Juga: Empat Pulau di Perbatasan Aceh Milik Sumut, Ini Penegasan Sekda Provsu
Di sisi lain, katanya, tokoh masyarakat dari Aceh dihimbau agar penyelesaian persoalan ini dilakukan secara arif, terbuka, dan menjunjung tinggi semangat persaudaraan antar daerah. Aceh dan Sumut punya sejarah panjang kebersamaan. Jangan sampai urusan batas ini memecah ukhuwah dan semangat gotong royong.
Sengketa batas wilayah seperti ini, lanjutnya, bukan hal baru di Indonesia, namun dapat menjadi peluang untuk memperkuat sistem koordinasi antardaerah, serta mempercepat penataan wilayah yang akurat dan adil.
" Hingga kini, belum ada keputusan final. Namun masyarakat di sekitar wilayah perbatasan berharap agar persoalan ini tidak dimanfaatkan untuk kepentingan politik sempit, kepentingan pribadi atau kelompok," ujarnya.
Baca Juga: Heboh Soal Batas Wilayah, Pemko Medan dan Pemkab Deli Serdang Saling Klaim
Politisi PKS ini menilai, polemik batas wilayah harus disikapi secara bijak, berlandaskan fakta, hukum, dan dialog yang sehat. Semangat kolaboratif antara Aceh dan Sumatera Utara sangat dibutuhkan agar tidak terjadi kesalahpahaman di tingkat akar rumput. Persatuan tetap yang utama.
" Jangan biarkan batas wilayah memisahkan persaudaraan yang telah lama terjalin. Pemerintah perlu menjadi teladan dalam menyelesaikan perbedaan dengan kepala dingin, data yang valid, dan hati yang terbuka.
Jadilah pemimpin yang mengedepankan persatuan untuk memajukan bangsa
Mari kita jadikan polemik ini sebagai momentum untuk memperbaiki sistem tata ruang nasional dan pembinaan antardaerah," katanya.
Baca Juga: Penegasan Batas Wilayah Tidak Hanya Konteks Pembangunan, Tapi Stabilitas Siskonsosmas
Menurut legislator, wilayah bisa dipetakan, tapi persaudaraan tidak boleh dipisahkan. Kita semua adalah saudara sebangsa. Mari jaga hati, jaga kata-kata, dan jaga perdamaian.
" Jangan biarkan isu ini merusak silaturahmi dan kekeluargaan yang sudah terjalin lama. Mari bersama-sama menjadi contoh warga yang dewasa dalam menyikapi perbedaan. tetap tenang,dukung penyelesaian damai. Aceh dan sumut memiliki sejarah panjang, Mari jaga suasana agar rukun dan membangun," ujarnya lagi (mis)