Realitasonline.id - Medan | Klaim Pemprov Sumut terkait adanya utang Dana Bagi Hasil (DBH) senilai Rp2,2 triliun sebagai "warisan Edy Rahmayadi" disebut tidak akurat.
Berdasarkan dokumen keuangan resmi dan catatan waktu jabatan, utang tersebut justru muncul dan tercatat mulai tahun anggaran 2023-2024, yakni setelah Edy Rahmayadi berakhir masa jabatannya pada 9 September 2023.
Pernyataan resmi Pemprov Sumut dalam rilis terbarunya menyebutkan bahwa Gubernur Bobby Nasution "membayar utang DBH warisan Edy" sebagai bentuk komitmen pemerintah terhadap kabupaten/kota.
Namun, pemeriksaan terhadap dokumen Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) Pemprov Sumut Tahun 2023 menunjukkan fakta yang berbeda. Dalam CALK 2023 (audited) yang diunggah di situs resmi Pemprov Sumut, tertulis jelas.
Saldo Utang Belanja DBH Pajak Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2023 sebesar Rp1.387.950.346.209 telah dialokasikan dalam APBD Tahun 2024 dan akan dibayarkan sesuai anggaran kas yang tersedia. Artinya, kewajiban tersebut baru tercatat pada tahun anggaran 2023, bukan tahun-tahun sebelumnya.
Jika menilik struktur pemerintahan, sejak 9 September 2023 Gubernur Sumut dijabat oleh Penjabat (Pj) Gubernur Hassanudin, dan dilanjutkan oleh Pj Gubernur Agus Fatoni pada tahun 2024.
Dengan demikian, seluruh aktivitas anggaran dan kewajiban fiskal yang timbul sejak akhir 2023 hingga 2024 merupakan tanggung jawab pada masa pemerintahan Pj, bukan era Edy Rahmayadi.
Lebih lanjut, rilis sejumlah media nasional juga menyebut bahwa utang DBH Pemprov Sumut sebesar Rp2,2 triliun merupakan akumulasi kewajiban tahun 2023–2024, dengan rincian sekitar Rp295 miliar dari tahun 2023 dan Rp1,8 triliun di tahun 2024.
Fakta ini sepenuhnya menegaskan bahwa utang tersebut baru muncul setelah berakhirnya masa jabatan Edy Rahmayadi.
Namun sayangnya, tim komunikasi Pemprov Sumut justru memelintir data tersebut seolah-olah menjadi warisan utang lama dari periode 2018-2023.