Medan - Realitasonline.id| Anggota DPRD Medan gagas bentuk Pansus (Panitia Khusus) lampu pocong.
Pansus Lampu Pocong DPRD Medan ini untuk meminta penjelasan kenapa pembangunannya diputuskan total lost (gagal) dan pengembalian uang Rp 21 miliar oleh pemborong ke kas daerah Pemko Medan belum tuntas.
Bendahara Fraksi PKS Rudiawan Sitorus belum lama ini mengatakan jika anggaran tersebut tidak dikembalikan maka Pansus ini penting untuk dibentuk.
"Salah satu tujuan Pansus untuk mengetahui sesuatu hal yang penting untuk ditelusuri. Sebagai anggota dewan yang salah satu fungsinya pengawasan, saya menganggap perlu dibentuk Pansus ini dibentuk," kata Rudiawan.
Baca Juga: Meylisa Zaara Ungkap Ada Darah Bercecer di Kamar Mandi, RK Atok Akhirnya Klarifikasi
Anggota Komisi 4 ini mengungkapkan tugas Pansus nanti tidak hanya menyoroti tentang anggaran Rp 21 miliar yang belum dikembalikan pemborong.
Tapi secara menyeluruh terkait pengerjaannya sampai dikatakan proyek gagal dan proses pengembalian uang kerugian negara oleh pemborong.
Juga terkait kinerja Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) sebagai pengguna anggaran pembangunan lampu pocong.
Dikatakannya, di setiap kegiatan reses maupun Sosialisasi Perda (Sosper) yang dilaksanakan anggota dewan, masih banyak pengaduan masyarakat terkait LPJU (Lampu Penerangan Jalan Umum) yang tidak berfungsi.
Baca Juga: Walikota Padangsidimpuan Tanam Perdana Bawang Merah Di Desa Goti
Artinya, Kota Medan masih punya banyak masalah tentang LPJU hampir di seluruh di wilayah.
"Persoalan LPJU saja belum selesai, kini Pemko Medan dihadapkan lagi dengan masalah lampu pocong yang pembangunannya menggunakan anggaran tidak sedikit yakni Rp 27,5 miliar," sebutnya.
Jika saja anggaran lampu pocong itu digunakan untuk memberesi LPJU yang ada sekarang, tentu tidak ada lagi jalanan di Kota Medan gelap gulita. Karena sekarang ini masih banyak ruas jalan belum memiliki LPJU dan ada lampunya padam karena rusak, ungkapnya.
Terkait proyek lampu pocong dianggap gagal (total lost) seperti yang diumumkan Walikota Bobby Nasution beberapa bulan lalu, Rudiawan menegaskan DPRD tidak menginginkan adanya anggaran dana yang lost dan tidak jelas ujung pangkalnya.