"Pemprovsu melalui Dinas Kehutan Provsu juga harus secara ketat melakukan pengawasan terhadap pengusaha selaku pemegang IUP Dan IPK, karena dikhawatirkan oknum pengusaha sering menyalahgunakan izin tersebut dan bermain mata dengan oknum Pemerintah daerah setempat," tegasnya.
Karena, tandas Ritonga lagi, akibat ulah dari penebangan hutan secara besar-besaran, diperkirakan hampir 1100 ha, sehingga akan memberikan dampak buruk pada lingkungan di Labura, baik longsor, banjir dan pergeseran permukaan tanah. (MI)
