JAKARTA - realitaosnline.id | Ketua Komisi Pemilihan Umum ( KPU) Arief Budiman menyebut, alat pelindung diri ( APD) wajib digunakan penyelenggara pemilu daerah yang bertugas di Pilkada 2020.
Bahkan, apabila dalam melaksanakan tahapan Pilkada petugas tak mengenakan APD, ada sanksi yang mengancam.
"Pak Abhan (Ketua Bawaslu) beserta timnya sudah memberi warning kira-kira kepada KPU kalau tidak menggunakan APD, karena sudah diatur oleh KPU, itu diberi sanksi bertahap," kata Arief saat menghadiri acara yang digelar di Gedung Bawaslu, Jakarta Pusat, Selasa (23/6/2020).
Menurut Arief, sanksi pertama berupa peringatan. Kedua, sanksi administratif dan yang terberat adalah sanksi pidana.
Karena ada ancaman sanksi itu, Arief berpesan supaya seluruh petugas berhati-hati dan mematuhi aturan yang ada.
"Saya itu khawatir kalau temen-temen tidak memakai APD, sanksinya pidana. Ini saya pikir kita perlu hati-hati," ujar dia.
Dikonfirmasi secara terpisah, Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Fritz Edward Siregar mengatakan bahwa sanksi tersebut tidak secara spesifik diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) maupun Peraturan Bawaslu (Perbawaslu).
