"Karena sudah bertahun-tahun APDESI menggelar Bimtek seperti rutin dan wajib diikuti Kades atau aparatur desa lain, tapi realisasinya seolah tidak pernah dirasakan oleh masyarakat selain bantuan BLT DD. Anggaran DD seolah hanya dinikmati para kelompok pemilik kepentingan baik aparat terkait berdasarkan kepentingan pribadi serta kelompok. bahkan disebut-sebut ajang penikmat DD dari gelaran Bimtek juga dinikmati aparat hukum itu sendiri sebagai pengamanan agar program menikmati Dana Desa bisa berjalan aman," ujar Ernis.
Saat ini, ujar Ernis, maayarakat dan Kepala Desa sudah mulai berani membongkar pelaksanaan Bimtek yang mereka anggap tidak bermanfaat untuk kebutuhan masing-masing desa.
Selain itu, program 13 kegiatan titipan pemanfaatan DD satu persatu sudah mulai terbongkar, diantaranya pengadaan buku yang belakangan diketahui jika awalnya sudah menyampaikan program pemanfaatan DD dari buku kepada Kadis PMD dan Ketua APDESI Kabupaten Langkat.
Namun dalam pelaksanaanya banyak Kades yang keberatan menerima dan membayar buku tersebut. Sementara bagi penyedia buku menganggap jika Kadis PMD dan Ketua APDESI Kabupaten Langkat tidak konsisten dengan janjinya pasca terungkapnya kasus pengadaan buku tersebut.
Terkini, informasi yang diperoleh Bawasda sudah membentuk Tim untuk memanggil para Kepala Desa selama 20 hari sebagai jawaban klarifikasi yang diminta Kopsupgah KPK RI Wilayah I Sumut.
Bagaimana kelanjutan program pelaksanaan Bimtek dan 13 program titipan tersebut tunggu saja satu persatu akan kita ungkapkan dalam pemberitaan selanjutnya. (MA)
