GAYO LUES - realitasonline.id | Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Gayo Lues Ir. Bambang Waluyo dan Kepala BKPSDM Kabupaten Gayo Lues Jamaluddin, menjelaskan wacana pemberhentian tenaga honorer perintah dari beberapa regulasi Menpan-RB.
Hal itu dikatakan kedua pejabat tersebut pada saat melakukan dialog bersama Radio Republik Indonesia (RRI) Jumat (20/01/2023).
Bambang dalam dialog tersebut mengatakan, rencana penghapusan honorer merupakan perintah dari beberapa regulasi, salah satunya regulasi Undang-undang nomor 5 tahun 2014 perihal Aparatur Sipil Negara (ASN) kemudian PP nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS), kemudian menindaklanjuti surat dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.
“Dari Undang-undang, PP dan amanat tersebut, ASN hanya ada dua unsurnya yaitu PPPK dan PNS. Di luar itu tidak ada,” kata Bambang.
Tambahnya, Perintah ini sudah lama dilakukan dan diberikan rentang waktu untuk melakukan penyesuaian. Penegasan dari keputusan tersebut akhirnya ditunjukkan melalui surat Menteri PAN-RB yang di edarkan kepada instansi-instansi pemerintah.
“Finalnya keputusan tersebut nanti akan dilakukan pada November tahun 2023. Salah satu alternative dari pemerintah adalah melalui perekrtutan melalui formasi PPPK dan juga CPNS. Sejak adanya surat edaran tersebut, Pemerintah Gayo Lues masih tetap melanjutkan kontrak tenaga honorer hingga pada tanggal 31 Oktober 2023 ini,” katanya.
Tambahnya, dampak dari pemberhentian ini tentunya akan ada ketidak optimalan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sedati demikian, pemerintah tentunya sudah melakukan antisipasi terhadap hal-hal yang akan terjadi kedepannya.
