Jakarta - Realitasonline.id | Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) sukses mempertahankan predikatnya dalam hal pelayanan publik.
Kemenkumham sukses mempertahankan predikat sebagai badan publik informatif dalam kualifikasi penilaian terhadap pelayanan informasi publik.
Dhahana Putra selaku Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia Kemenkumham mengatakan penghargaan ini merupakan hal yang patut disyukuri sebab tak banyak badan publik yang mampu meraih predikat ini.
Baca Juga: Pesepakbola Asal Nigeria Diduga Pukul Warga di Tanggerang
Kemenkumham bersama 138 badan publik lainnya mendapatkan kualifikasi informatif dalam acara Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik dan Apresiasi Desa Tahun 2023 dari Komisi Informasi Pusat (KIP).
Jumlah tersebut setara dengan 37,7 persen dari 369 badan publik yang dilakukan penilaian.
“Kita wajib bersyukur bahwa ternyata tidak banyak kementerian/lembaga yang mendapatkan penghargaan ini,” ucap Dhahana di Istana Wakil Presiden, Jakarta pada Selasa (19/12/2023)
Baca Juga: Pemain Bola Naturalisasi Asal Nigeria Di Duga Pukul Warga Di Tanggerang
usai menerima penghargaan dari Ketua KIP, Donny Yoesgiantoro, Dhana mengatakan penghargaan ini sebagai peningkatan kinerja Kemenkumhan dalam memberikan pelayanan informasi publik.
“Semoga penghargaan ini dapat meningkatkan kinerja Kemenkumham dalam upaya untuk memberikan pelayanan informasi publik,” ucapnya.
Sebelumnya, Wakil Presiden (wapres) Republik Indonesia, Ma'ruf Amin mengatakan bahwa transparansi informasi adalah jalan untuk merawat demokrasi, dengan tujuan akhirnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Baca Juga: Tinggalkan Sabah FC, Saddil Ramdani Sampaikan Terima Kasih
“Setelah lebih dari satu dekade kita berupaya membangun sistem keterbukaan informasi publik, Alhamdulillah telah banyak capaian yang kita raih. Saya juga senang mengetahui tingkat kepatuhan badan publik dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik semakin baik. Indikasinya jumlah badan publik yang menyandang predikat informatif bertambah secara signifikan,” ucap Ma'ruf Amin.
Setelah di tahun 2018 hanya terdapat 15 badan publik yang tergolong informatif, kini di tahun 2023 jumlahnya melonjak menjadi 139.
