Realitasonline.id I Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 berkeyakinan bahwa ekonomi Indonesia akan mampu mengalami pertumbuhan sebesar 7 persen setelah mengalami reformasi. Hal ini disampaikan Mahfud MD dalam debat cawapres di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta pada 22 Desember 2023.
Mahfud MD mengungkapkan, berdasarkan pertanyaan dan diskusi dengan berbagai pihak, termasuk para ahli ekonomi, banyak yang meyakini bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 87 persen.
Namun, kendala-kendala seperti maraknya korupsi dan inefisiensi di sektor pertumbuhan ekonomi menjadi penghambat.
“Karena banyak korupsi dan itu betul banyak terjadi, “ ujar Mahfud MD. Ia menyoroti bahwa korupsi terjadi secara besar-besaram di lembaga lesgilatif, eksekutif, dan yudikatif, berdampak pada kemiskinan masyarakat.
Baca Juga: Mahfud MD di Minta Mundur Dari Menkopolhukam, ini Respon PDIP
Pada debat kemarin malam, Mahfud MD, sebagai pasangan calon wakil presiden bersama Ganjar Pranowo, menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 7 persen. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dianggap penting untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas pada tahun 2045.
Direktur CELIOS (Center of Economic and Law Studies ), Bhima Yudihistira menyampaikan langkah-langkah strategis yang perlu diambil untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan di Indonesia.
Dikutip realitasonline.id dari Pikiran Rakyat.com, dalam keterangannya pada Selasa, 19 Desember 2023, Bhima menekankan pentignya pemerataan pertumbuhan ekonomi dan optimalisasi sektor-sektor pendorong, seperti ekonomi hijau, ekonomi biru, dan ekonomi digital.
Baca Juga: Nusron Wahid Yakin Banget Warga NU Pilih Prabowo Gibran, Cak Imin dan Mahfud MD Lewattt!!!
“Pertumbuhan penting, tapi pemerataan sama pentingnya. Jangan hanya eksploitasi Sumber Daya Alam (SDA) dengan hilirisasi yang merusak sendi ekonomi hijau dan biru untuk kejar pertumbuhan tinggi jangka pendek, “ ungkap Bhima.
Ia menyoroti, ekonomi hijau dan biru harus dioptimalkan tanpa mengorbankan keberlanjutan dan keseimbangan ekonomi. Menurut Bhima, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 7 persen, tidak bisa hanya dengan bonus demografi melainkan harus dihitung pada eksploitasi SDA juga. Langkah-langkah yang diambil tentunya harus memperhatikan keberlanjutan dan dampak terhadap lingkungan.
“Pemerintah harus meluncurkan strategi guna mengoptimalkan bonus demografi, seperti penyediaan lapangan pekerjaan dan kepastian upah yang layak bagi pekerja, “ tambah Bhima. Ia menyoroti bahwa pemanfaatan bonus demografi harus disertai dengan kebijakan upah yang adil dan mencukupi, sehingga dapat meningkatkan daya beli masyarakat.
Baca Juga: Ditahbiskan Jadi Warga Kehormatan Dayak, Cawapres Gibran Kunjungi IKN
Bhima juga menyampaikan kekhawatirannya terkait formulasi upah yang masih menggunakan Undang-Undang cipta kerja. Ia menegaskan bahwa untuk mendorong daya beli masyarakat yang lebih tinggi, diperlukan formula upah yang memperhatikan kebutuhan hidup layak .