Tanaman perdu berbunga seperti bugenvil, bunga raya, nusa indah juga ditanam di sepanjang akses masuk gerbang tol, interchange, dan kantor pengelola yang berfungsi menambah keindahan jalan tol.
Untuk memenuhi aspek kesehatan dan kenyamanan, HKI melakukan uji kualitas lingkungan secara berkala meliputi pengukuran tingkat kebisingan dan getaran serta kualitas air permukaan dan kualitas udara di sekitar lokasi konstruksi.
Menyediakan area terbuka hijau, menangani debu selama proses mobilisasi, serta menggunakan peralatan konstruksi yang memenuhi nilai ambang batas emisi.
Dari sisi manajemen lingkungan, HKI menyediakan infrastruktur pengelolaan limbah cair dan padat baik di lokasi kantor proyek, area pekerjaan, maupun kantor pengelola yang diserahterimakan.
Selain itu, disediakan pula sistem drainase temporer di area pekerjaan maupun pemeliharaan serta sistem drainase di mainroad serta kantor pengelola Stabat.
Pembangunan Jalan Tol Binjai Pangkalan Brandan juga mempertimbangkan aspek sumber dan siklus material.
Pada pembangunan Tol Binjai-Pangkalan Brandan, HKI memanfaatkan material lokal sebanyak 15% dan menggunakan material prefabrikasi sebanyak 26% untuk mencegah timbulnya waste.
Dalam pengelolaan material dan waste, HKI menerapkan prinsip reuse dengan memanfaatkan material hasil galian tanah.
Material tanah yang masih dapat dipakai akan dibawa ke lokasi pekerjaan timbunan.
Selain itu, pemanfaatan sisa steel pipe untuk modifikasi spun pile juga menjadi salah satu implementasi recycle dalam pelaksanaan green construction.
Dari aspek tepat guna lahan, pada desain pembangunan jalan tol tepatnya STA 0+000 s.d STA 16+159 juga dilakukan perubahan trase.
Perubahan ini dilakukan agar tidak banyak merelokasi permukiman warga serta area persawahan yang berfungsi sebagai lahan tanaman pangan berkelanjutan.
Lahan permukiman terdampak yang pada desain awal seluas 20,86 hektar berkurang menjadi 8,59 hektar serta lahan pertanian terdampak berkurang dari 40,79 hektar menjadi 0,74 hektar.
Dari sisi sosial, HKI juga berusaha mengurangi disparitas sosial dengan memperhatikan inklusivitas kepada masyarakat seperti melibatkan pekerja dan vendor lokal dalam proses pembangunan.
Partisipasi tenaga kerja lokal Provinsi Sumatra Utara dalam pembangunan Tol Binjai Pangkalan Brandan mencapai 49%.
