Pilpres 2024: Budisatrio Djiwandono Beberkan Target dan Strategi Prabowo Gibran Entaskan Kemiskinan

photo author
- Jumat, 2 Februari 2024 | 14:46 WIB
Prabowo pada kampanye Pilpre 2024. (Realitasonline.id/Dokumen)
Prabowo pada kampanye Pilpre 2024. (Realitasonline.id/Dokumen)

Realitasonline.id| Menjelang debat terakhir Pilpres 2024 yang di antaranya membahas kesejahteraan sosial, Komandan Tim Komunikasi TKN Prabowo Gibran, Budisatrio Djiwandono membeberkan target yang ingin dicapai oleh pasangan nomor urut 2 di bidang tersebut.

Dia menyebut pengurangan angka kemiskinan serta penghapusan kemiskinan absolut yang disertai keberpihakan pada petani dan nelayan di desa menjadi target utama.

Prabowo Gibran menjadikan pengentasan kemiskinan adalah perhatian utama, jelas Budisatrio kepada wartawan Kamis 1/2/22024.

Baca Juga: Pilpres 2024, SBY Ajak Warga Malang Pilih Paslon Prabowo Gibran: Mampu Buat Indonesia Sejahtera

Targetnya, dalam dua tahun pertama kita akan menghapuskan kemiskinan ekstrim jadi 0% dan juga menekan angka kemiskinan menjadi dibawah 5% dalam waktu lima tahun pemerintahan, ujarnya seraya menambahkan saat ini masih diangka 9,36%.

Prabowo Gibran, lanjut Budisatrio, berkomitmen untuk melanjutkan program-program kesejahteraan sosial yang saat ini sudah berjalan baik dibawah pemerintahan Presiden Jokowi.

Dalam visi misi kami, ada pioritas utama terkait hal ini. Yaitu melanjutkan dan menyempurnakan kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha. Program seperti KIS, KIS Lansia, KIP, Kartu Sembako, Prakerja, Mekar dan PKH akan kita lanjutkan, urainya.

Baca Juga: Kampanye Akbar Partai Demokrat di Kota Malang, Prabowo Sebut AHY Aset Bangsa

Dari perkembangan terbaru, Kartu Tani akan kita hapuskan dan diganti dengan yang lebih efektif untuk menjamin ketersediaan pupuk bagi petani, tambahnya.

Salah satu masalah terbesar dari bantuan sosial ini, menurut Wakil Ketua Komisi IV DPR RI ini, adalah memastikan distribusi yang tepat waktu dan tepat sasaran.

Keluhan yang sering kita temui di lapangan adalah tidak tepat sasaran, jelasnya.

Ini harus kita sempurnakan. Perlu perbaikan dan update yang terus menerus terhadap data penerima, tentunya sesuai perundangan yang ada, jelasnya lagi.

Prinsipnya adalah transparansi, akuntabilitas dan peran serta masyarakat. Tak boleh ada korupsi pada hak rakyat kecil seperti ini, katanya lebih lanjut.

Strategi kedua, lanjut Budisatrio adalah dengan melakukan kolaborasi dan sinergi antar program kesejahteraan sosial.

Dibutuhkan penguatan sinergi, bahkan integrasi, antara program kesejahteraan sosial yang saat ini masih tersebar di sejumlah kementerian dan lembaga, Pemda dan dunia usaha.

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.

Editor: Ayu Kesuma Ningtyas

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

ATR/BPN Permudah Masyarakat Cek PPAT Digital

Jumat, 19 Desember 2025 | 19:17 WIB

Terpopuler

X