Realitasonline.id - Bandung | Serikat Perusahaan Pers atau SPS mengimbau pemerintah pusat dan daerah harus ikut menjaga keberlanjutan industri media arus utama. Pemerintah dapat menjalin kemitraan iklan sosialisasi program dan laporan pembangunan di media-media arus utama serta kebijakan keringanan fiskal bagi industri pers.
Ketua Umum Serikat Perusahaan Pers (SPS) Pusat, Januar P Ruswita mengemukakan hal itu pada Dialog Media "Refleksi 25 Tahun UU Pers dan Masa Depan Industri Pers Pasca Perpres Publisher Right" dalam rangka HUT ke-78 SPS di Hotel Savoy Homann, Kamis (19/9/2024).
Januar menyatakan optimis, apabila pemerintah pusat dan daerah bisa menjaga keberlanjutan industri media arus utama, insya Allah pers sehat dan berkualitas bisa terwujud.
Baca Juga: Andi Kurniawan Lubis Ayah Peraih Emas Karate Sumut Leica Al Humaira Lubis Sempat Khawatir, Kenapa?
Pada puncak peringatan HPN 2024 di Jakarta, Presiden Jokowi mengumumkan terbitnya Perpres Publisher Right, yang isinya mengatur hubungan perusahaan penerbit pers dengan perusahaan penerbit pers dengan perusahaan platform digital.
SPS berharap, keberadaan Perpres Publisher Right dengan 11 anggota komite pelaksananya tersebut, bisa mewujudkan ekosistem pers sehat dan memastikan kesetaraan antara perusahaan pers dengan perusahaan platform digital serta menjadikan jurnalisme berkualitas terjaga dan terlindungi, begitu juga hak jurnalis dan perusahaan persnya dapat dihargai.
Baca Juga: Target Raih 2 Emas tapi Justru Dapat 3, Forki Sumut Optimistis Bisa Tambah Medali Lagi
Sementara, terkait dengan konstelasi media dalam Pilkada serentak 27 November 2024, meski kondisi industri media arus utama tidak baik-baik saja, masih konsisten menjalankan cek fakta yang memastikan kebenaran informasi yang disampaikan ke publik.
Sedangkan Ketua Dewan Pers Dr Ninik Rahayu dalam sambutannya melalui zoom selain mengucapkan selamat ulang tahun ke-78 Serikat Perusahaan Pers, juga kembali menyampaikan beberapa hal penting terkait dengan tantangan dihadapi industri pers.
