Realitasonline.id-Jakarta | Fahri Hamzah, Wakil Ketua Umum Partai Gelora, resmi dilantik sebagai Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Senin (21/10).
Setelah pelantikan, Fahri menegaskan fokus utamanya adalah membantu realisasi program pembangunan tiga juta rumah per tahun, salah satu prioritas utama Presiden Prabowo Subianto dalam Kabinet Merah Putih.
Fahri menyampaikan bahwa program ini merupakan mandat dari Prabowo Subianto dan akan dijalankan melalui kolaborasi berbagai pihak untuk memenuhi kebutuhan perumahan di seluruh Indonesia.
Target program ini adalah untuk menyediakan hunian, terutama di wilayah perkotaan dan pedesaan.
Baca Juga: Wakil Ketua Komisi VI DPR 2024-2029 Resmi Dijabat Andre Rosiade
Dalam pernyataannya, Fahri menjelaskan bahwa program ini menargetkan pembangunan satu juta rumah di kawasan perkotaan dan dua juta di pedesaan setiap tahunnya.
"Prinsipnya, negara hanya menciptakan iklimnya, bukan kita yang membangun rumah," ujar Fahri saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (21/10).
Untuk mempercepat pembangunan, proyek perumahan di pedesaan akan diprioritaskan untuk kontraktor kecil, sedangkan di perkotaan akan dibuka peluang bagi kontraktor besar, baik dari dalam maupun luar negeri. Langkah ini diharapkan mendorong partisipasi luas dari berbagai pelaku industri konstruksi.
Menurut kajian internal, jika target tiga juta rumah per tahun tercapai, volume transaksi diperkirakan mencapai Rp400 triliun per tahun.
Baca Juga: Hari Ini, Presiden Prabowo Subianto Gelar Sidang Kabinet Perdana
Estimasi ini didasarkan pada rata-rata harga rumah subsidi di perkotaan sekitar Rp200 juta per unit, sementara di pedesaan berkisar antara Rp75 juta hingga Rp100 juta per unit.
Fahri menekankan bahwa program ini tidak hanya bertujuan memperluas akses perumahan, tetapi juga memperkuat sektor industri perumahan, yang secara tidak langsung dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah.
Meski demikian, Fahri mengakui tantangan dalam realisasi program ini cukup besar. Salah satu tantangan utama adalah memastikan semua kontraktor, baik besar maupun kecil, mampu menjalankan proyek sesuai standar.
"Kami harus menciptakan ekosistem yang memungkinkan semua pelaku industri berpartisipasi," tambahnya.
