Realitasonline.id-Jakarta | Presiden Prabowo Subianto memberikan pernyataan tegas kepada jajaran Kabinet Merah Putih yang tidak mendukung program makan bergizi.
Dalam rapat kabinet pertama yang berlangsung di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu (23/10), Prabowo menegaskan bahwa menteri yang tidak sejalan dengan kebijakan tersebut dipersilakan untuk mundur.
“Yang tidak mendukung hal ini silakan keluar dari pemerintah yang saya pimpin,” ungkap Prabowo di hadapan para menterinya.
Program makan bergizi yang diusung oleh pemerintah ditujukan untuk anak-anak sekolah, ibu menyusui, dan ibu hamil. Menurut Prabowo, kebijakan ini merupakan salah satu langkah strategis yang harus didukung oleh semua pihak di kabinet.
Baca Juga: Ramah Lingkungan dan Tahan Lama, KAI Ganti Bantalan Rel Kayu dengan Sintetis
“Saya haqqul yaqin, saya pertaruhkan kepemimpinan saya. Bagi saya makan bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil ini adalah strategik,” tegasnya, menekankan pentingnya keberhasilan program ini bagi masyarakat.
Prabowo kemudian menginstruksikan Kepala Badan Gizi dan kementerian terkait untuk segera mempersiapkan langkah-langkah yang tepat dalam merealisasikan program makan bergizi.
“Kepala Badan Gizi nasional dan semua Kementerian/Lembaga untuk siapkan segera kita mulai dengan bergerak cepat, tepat sasaran,” tambahnya.
Dalam pernyataannya, Prabowo juga menyinggung adanya keraguan dari beberapa tokoh terkait kemampuan pemerintah untuk menjalankan program prioritas ini.
Baca Juga: Prancis akan Bantu Proyek Makan Bergizi Gratis Prabowo
Ia menyatakan keyakinannya bahwa pemerintah mampu merealisasikan program makan bergizi secara efektif.
“Jangan takut dengan kesulitan. Saya masih mendengar beberapa tokoh meragukan kemampuan kita untuk melaksanakan itu,” katanya.
Prabowo menekankan bahwa walaupun tantangan mungkin ada, keberhasilan program ini adalah hal yang bisa dicapai.
Mantan Menteri Pertahanan ini menegaskan bahwa pencapaian program makan bergizi untuk seluruh anak dan ibu hamil bukanlah sesuatu yang mustahil. Ia menyoroti kemampuan pemerintah dalam perencanaan dan pengelolaan sumber daya yang ada.
