Realitasonline.id-Jakarta | Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka secara tegas menyampaikan permintaannya untuk menghapus jalur zonasi dalam mekanisme Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
Pernyataan tersebut disampaikan pada acara Pembukaan Tanwir I Pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah, yang turut dihadiri Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti.
Dalam sambutannya, Wapres Gibran menyoroti tantangan implementasi kebijakan zonasi di berbagai daerah.
“Saya sampaikan secara tegas ke Pak Menteri Pendidikan, ‘Pak, ini zonasi harus dihilangkan,’” ujar Gibran. Pernyataan tersebut mencerminkan pandangan Wakil Presiden mengenai perlunya reformasi pada sistem PPDB saat ini.
Baca Juga: Indonesia Capai 7,5 Juta Pengangguran, Menaker Rencanakan Job Fair Mingguan
Wapres Gibran sebelumnya telah membahas isu serupa dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah yang melibatkan kepala dinas dari seluruh Indonesia.
Menurut Gibran, meskipun kebijakan zonasi bertujuan untuk pemerataan akses pendidikan, pelaksanaannya menghadapi hambatan signifikan.
Ia menyoroti dua masalah utama yang menghambat keberhasilan zonasi:
- Distribusi Guru: Pemerataan jumlah dan kualitas guru di berbagai wilayah belum tercapai sepenuhnya.
- Fasilitas Pendidikan: Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang belum merata di seluruh daerah.
“Zonasi, sekali lagi, ini program yang baik, tapi mungkin belum bisa diterapkan di semua wilayah,” jelasnya.
Baca Juga: 5 DPC HBB Wilayah Tabagsel Dilantik Secara Serentak, Selaraskan Program Astacita Presiden RI
Menanggapi isu ini, Kemendikdasmen telah menjaring berbagai masukan melalui Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) 8 Kajian Kebijakan Pendidikan.
Mendikdasmen Abdul Mu’ti menyatakan bahwa kebijakan zonasi telah dibahas secara mendalam bersama kepala dinas pendidikan dari berbagai daerah.
“Dalam kunjungan ke daerah, saya juga menerima masukan dari dinas pendidikan, guru, dan berbagai kalangan di daerah terkait bagaimana PPDB dan zonasi ini dapat diselenggarakan dengan baik,” ungkap Abdul Mu’ti.
Direktur SMA, Winner Jihad Akbar, dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah, menambahkan bahwa pemerintah daerah (Pemda) mendukung penyempurnaan kebijakan zonasi.
