Baca Juga: Rakor Bawaslu Taput, KPU dan LO Paslon Sepakati Zero APK di Masa Tenang
Menurutnya, mekanisme berbasis zonasi sejalan dengan upaya pemerataan akses dan mutu pendidikan. Namun, implementasinya membutuhkan peningkatan, seperti pelibatan sekolah swasta dengan dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta pemerataan guru berkualitas.
Aspirasi pemerintah daerah menyoroti sejumlah rekomendasi, di antaranya:
- Pemerataan Guru Berkualitas: Langkah nyata diperlukan untuk mendistribusikan tenaga pendidik secara merata di seluruh wilayah.
- Revitalisasi Sekolah: Perbaikan dan peningkatan fasilitas pendidikan agar semua sekolah memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM).
- Optimalisasi Anggaran: Pelibatan sekolah swasta dengan pembiayaan dari APBD untuk mendukung pemerataan mutu pendidikan.
Meski terdapat keinginan untuk menghapus jalur zonasi, kebijakan PPDB saat ini dinilai masih relevan dengan beberapa penyesuaian.
Baca Juga: Siaga Kelistrikan, PLN Pastikan Pasokan Listrik Tak Terganggu Saat Pilkada Serentak 2024
Mekanisme lain, seperti jalur afirmasi, prestasi, dan perpindahan tugas orang tua, juga menjadi perhatian untuk lebih disempurnakan.
Selain masalah zonasi, Wapres Gibran juga menekankan pentingnya integrasi teknologi dalam pendidikan. Ia mengusulkan penerapan pembelajaran berbasis kecerdasan buatan (AI) dan coding sejak dini untuk menciptakan talenta digital yang siap bersaing di masa depan.
Dengan usulan penghapusan jalur zonasi, pemerintah diharapkan dapat menciptakan sistem PPDB yang lebih inklusif dan efektif, sembari memastikan pemerataan kualitas pendidikan di seluruh wilayah Indonesia.
Baca Juga: Bawaslu Sumut Sosialisasi Pengawasan Pilkada di Pematangsiantar, Antisipasi Kecurangan
