Realitasonline.id-Jakarta | Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, menegaskan bahwa isu mengenai dugaan keterlibatan "partai coklat" atau parcok dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2024 adalah tidak benar.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat Komisi III DPR yang membahas evaluasi Pilkada 2024 pada Jumat (29/11) di Jakarta.
"Apa yang disampaikan oleh segelintir orang terkait parcok dan lain sebagainya itu, kami kategorikan sebagai hoaks," kata Habiburokhman.
Pernyataan ini muncul setelah adanya tudingan yang mengaitkan aparat kepolisian dengan kepentingan politik dalam Pilkada 2024.
Baca Juga: Tahun Depan, Prabowo Subianto Resmi Naikkan Upah Minimum Nasional 6,5 Persen
Habiburokhman menjelaskan bahwa Pilkada serentak tidak melibatkan koalisi politik yang sepenuhnya tetap. Menurutnya, setiap daerah memiliki konfigurasi politik yang berbeda.
"Di setiap pilkada itu bisa terjadi mixed antar kubu partai-partai politik. Di provinsi A misalnya, partai A berkoalisi dengan partai B, di provinsi lainnya berseberangan. Jadi secara logika enggak logis ya," ujar politisi Gerindra tersebut.
Habiburokhman juga menilai hampir tidak mungkin institusi kepolisian, di bawah pimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, digunakan untuk kepentingan kelompok politik tertentu.
Dalam rapat tersebut, Habiburokhman mengingatkan para anggota dewan untuk berhati-hati dalam menyampaikan pendapat di ruang publik.
Ia menegaskan bahwa meskipun anggota DPR memiliki hak imunitas, pernyataan yang tidak berdasar dapat menjadi persoalan etika dan dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).
"Jangan hanya narasi-narasi. Karena ini isu berat yang akan bisa menjadi situasi tidak kondusif. Saya dengar orang tersebut sudah dilaporkan ke MKD," ujarnya.
Habiburokhman menambahkan bahwa proses di MKD akan berjalan sesuai prosedur. Anggota DPR yang dilaporkan akan diminta memberikan keterangan dan bukti. Jika tidak mampu membuktikan tuduhan tersebut, akan ada konsekuensi yang diberlakukan.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal PDI-P, Hasto Kristiyanto, menyebut pelaksanaan Pilkada serentak 2024 sejauh ini berjalan relatif kondusif. Namun, ia tetap mengingatkan jajarannya untuk mengantisipasi potensi gangguan, termasuk isu yang menyebut adanya "partai coklat."
