Realitasonline.id-Jakarta | Presiden Prabowo Subianto menggagas rencana membangun Kampung Haji di Makkah, Arab Saudi, khusus untuk jemaah haji dan umrah asal Indonesia.
Tujuannya adalah menekan biaya akomodasi sehingga dapat meringankan ongkos perjalanan ibadah bagi jemaah Indonesia.
Menteri Agama Nasaruddin Umar mengungkapkan bahwa rencana ini tidak hanya untuk jemaah haji tetapi juga untuk jemaah umrah. Hal ini dinilai akan memberikan efisiensi dalam hal pengeluaran.
"Presiden juga mewacanakan untuk membuat perkampungan Indonesia yang bukan hanya dipakai untuk jemaah haji, tapi juga jemaah umrah lainnya. Dan itu sangat efisien, sangat menghemat," kata Nasaruddin di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (27/12).
Baca Juga: Beasiswa Cendekia Baznas 2025/2026 untuk SMP Telah Dibuka, ini Syarat dan Cara Daftarnya !
Dengan adanya Kampung Haji, biaya akomodasi jemaah haji dan umrah Indonesia dapat ditekan.
Saat ini, salah satu pengeluaran terbesar dalam pelaksanaan ibadah haji dan umrah adalah biaya tempat tinggal di Makkah, terutama di lokasi-lokasi strategis yang dekat dengan Masjidil Haram.
Kehadiran Kampung Haji diharapkan mampu memberikan solusi atas masalah ini sekaligus meningkatkan kenyamanan jemaah selama menjalankan ibadah.
Saat ditanya mengenai waktu pelaksanaan rencana tersebut, Nasaruddin menyatakan bahwa pemerintah akan mulai membahasnya lebih serius setelah musim haji tahun 2025.
"Belum, itu nanti kita bicarakan setelah musim haji ini. Tapi tahun ini kita masih reguler, masih seperti biasa ya. Tapi sambil jalan kita juga akan memikirkan beberapa macam alternatif yang bisa kita lakukan," ujarnya.
Baca Juga: SIM Mati Tepat di Liburan Nataru? Bisa Perpanjang di 3 Januari 2025, Intip Syaratnya
Pemerintah berkomitmen untuk menjajaki berbagai opsi guna memastikan rencana ini dapat berjalan dengan baik.
Hal ini termasuk menentukan model kerja sama dengan berbagai pihak terkait di Indonesia maupun Arab Saudi.
Rencana pembangunan Kampung Haji juga melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Menteri BUMN Erick Thohir sebelumnya telah mengusulkan agar BUMN Karya, seperti PT PP, dilibatkan dalam proyek ini.