Realitasonline.id - Jakarta | Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menegaskan pentingnya kerja sama lintas sektor dalam mengatasi tantangan pengelolaan tanah dan Reforma Agraria.
Hal ini disampaikan dalam pidato kuncinya pada Asia Land Forum 2025 yang bertema " Securing Land Rights for a Sustainable and Equitable Future", di Mercure Jakarta Batavia, Rabu (19/2/2025).
Dalam forum tersebut hadir, Direktur Jenderal Penataan Agraria Yulia Jaya Nirmawati, yang juga menjadi narasumber dalam diskusi panel, serta sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Ditjen Penataan Agraria.
Baca Juga: Sinergi Lintas Sektoral dalam Reforma Agraria Kunci Keberlanjutan dan Keadilan
Dalam sambutannya, Wamen Ossy menekankan, tanah merupakan sumber daya yang terbatas, sementara populasi yang terus bertambah meningkatkan tekanan terhadap kebutuhan lahan.
" Tanah adalah sumber daya terbatas yang harus dikelola dengan bijak untuk memastikan keberlanjutan dan keadilan bagi semua pihak, " ujar Ossy
Lebih lanjut, Wamen Ossy Dermawan menambahkan, Indonesia sendiri saat ini sedang menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan lahan yang adil dan merata.
Baca Juga: BPN Padangsidimpuan Lakukan Gerakan Sinergi Reforma Agraria Di Desa Sabungan Sipabangun
Dari total sekitar 190 juta hektare luas daratan, sekitar 120 juta hektare merupakan kawasan hutan, sementara 70 juta hektare lainnya berada di bawah kewenangan Kementerian ATR/BPN.
" Saat ini, sekitar 80 persen dari luas tersebut telah terdaftar dan bersertifikat, tetapi masih terdapat berbagai permasalahan, seperti ketimpangan kepemilikan tanah, tumpang tindih pengelolaan dan konflik agraria, " sebutnya.
Untuk mengatasi tantangan tersebut kata Ossy, pemerintah terus berkomitmen menjalankan program Reforma Agraria guna memastikan kepastian hak atas tanah, redistribusi lahan, serta kemitraan dengan masyarakat dalam pengelolaannya.
Baca Juga: BPN Padangsidimpuan Lakukan Gerakan Sinergi Reforma Agraria di Desa Sabungan Sipabangun
Salah satu strategi utama yang tengah dilakukan adalah implementasi Kebijakan Satu Peta, yang bertujuan menyelaraskan data antar kementerian dan sektor guna mengurangi tumpang tindih penggunaan lahan.
" Sinkronisasi peta antar sektor sangat krusial untuk mendukung pelaksanaan Reforma Agraria serta mengurangi potensi konflik di lapangan, " jelas Wamen Ossy.
