Realitasonline.id - Jakarta | Wakil Menteri (Wamen) Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Ossy Dermawan, menekankan pentingnya perencanaan tata ruang dalam upaya mitigasi risiko bencana.
Hal ini disampaikannya dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Bencana yang digelar di Gedung Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Kamis (20/3/2025).
Rakor dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno, Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang, Kepala BNPB Suharyanto, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono, serta para kepala daerah yang hadir secara luring maupun daring.
Baca Juga: DPR RI Bersama BNPB dan Kemensos Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir di Tapsel
Dalam paparannya, Wamen Ossy mengungkapkan bahwa sekitar 96% bencana yang terjadi di Indonesia merupakan bencana hidrometeorologi, seperti banjir dan tanah longsor.
" Oleh karena itu, perencanaan tata ruang berbasis mitigasi bencana harus diterapkan secara konkret di semua tingkat pemerintahan, baik pusat maupun daerah, " ujar Ossy.
Menurutnya, tata ruang yang efektif tidak hanya mengatur pemanfaatan lahan, tetapi juga memastikan pembangunan dilakukan dengan memperhatikan faktor lingkungan, sosial, dan ekonomi.
Baca Juga: BNPB Apresiasi Bobby Nasution Massif Lakukan Upaya Mitigasi Bencana
Ia juga menegaskan bahwa mitigasi risiko bencana merupakan aspek vital dalam perencanaan tata ruang guna menciptakan kehidupan yang lebih aman dan nyaman bagi masyarakat.
Lebih lanjut, Wamen ATR/Waka BPN ini menjelaskan, terdapat beberapa aspek penting dalam perencanaan tata ruang untuk mengurangi risiko bencana, diantaranya adalah identifikasi kawasan rawan bencana, pengurangan kerentanan infrastruktur, serta penempatan infrastruktur vital di lokasi yang aman.
" Tata ruang yang baik diharapkan mampu mengurangi dampak bencana, menyelamatkan nyawa, mencegah kerugian ekonomi, dan meningkatkan kapasitas lokal dalam merespons serta memulihkan diri pasca-bencana. Namun, implementasi tata ruang berbasis mitigasi bencana bukanlah hal yang mudah, " katanya.
Baca Juga: BNPB Laksanakan Penyusunan Dokumen Rencana Kontingensi Kawasan Pariwisata Danau Toba
Dalam kesempatan tersebut, Wamen Ossy menegaskan pentingnya sinergi dan kolaborasi antar institusi dalam menghadapi tantangan bencana. Ia juga menekankan pentingnya pengendalian dan penertiban agar tata ruang dapat diterapkan secara efektif di lapangan.
Ia mencontohkan bahwa ATR/BPN bertanggung jawab dalam perencanaan dan pengelolaan tata ruang, sementara BNPB fokus pada manajemen bencana dan mitigasi risiko.
