Iwan menekankan, Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Lampung perlu melakukan upaya yang lebih serius untuk meningkatkan kinerja pembangunan bidang pendidikan untuk mendukung pencapaian tujuan Indonesia emas.
Ia juga memaparkan berbagai isu strategis yang menjadi fokus pembahasan, seperti keselarasan kebijakan pendidikan lintas sektor, peningkatan akses dan kualitas pendidikan, distribusi tenaga pendidik, pemanfaatan riset dan inovasi, hingga strategi mitigasi potensi kecurangan (fraud).
Kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi panel menghadirkan para pembicara dari berbagai instansi strategis yang berperan dalam pengembangan dan pengelolaan sektor pendidikan.
Di antaranya yakni Maulani Mega Hapsari yang menjabat sebagai Direktur Sekolah Menengah Pertama di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, turut memberikan pemaparannya mengenai kebijakan pendidikan tingkat SMP.
Selain itu Muhammad Hasbi, Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, menyampaikan pandangannya mengenai pendidikan vokasi serta layanan khusus.
Sesi panel juga diikuti oleh Eka Afriana, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung, yang berbagi pengalaman dan strategi dalam mengatasi penurunan kondisi ruang belajar di kota Bandar Lampung.
Diskusi panel dipandu oleh Direktur Pengawasan Bidang Politik dan Penegakan Hukum Deputi Polhukam PMK BPKP, Ikhwan Mulyawan, yang bertindak sebagai moderator dan memastikan jalannya diskusi berlangsung dinamis dan fokus pada solusi konkret.
Sebanyak 70 peserta menghadiri diskusi ini terdiri dari Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, Kepala Dinas Pendidikan, dan Inspektur se Provinsi Lampung.
Melalui DKT ini diharapkan tercipta akselerasi tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan BPKP, perumusan strategi kolaboratif, serta penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan di Provinsi Lampung.
Langkah ini merupakan bagian dari upaya nyata mendukung pencapaian visi besar Indonesia Emas 2045. (*)
