Realitasonline.id - Jakarta | Kepala Bidang Penataan dan Pemberdayaan beserta staf mengikuti kegiatan Sosialisasi Petunjuk Teknis Penataan Akses Reforma Agraria Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Penataan Agraria.
Kegiatan ini dilaksanakan secara hybrid selama dua hari, Kamis hingga Jumat 24–25 April 2025 terbagi dalam tiga sesi.
Dibuka secara luring oleh Direktur Pemberdayaan Tanah Masyarakat, dihadiri Kepala Subdirektorat Fasilitasi dan Kerja Sama Akses Reforma Agraria, Kepala Subdirektorat Pengembangan dan Diseminasi Model Akses Reforma Agraria, Pelaksana Harian (Plh) Kepala Subdirektorat Pengaturan dan Pengelolaan Akses Reforma Agraria.
Baca Juga: Ketua PKK Tapsel Murni Ungkap 3 Aspek Fokus Utama dalam Supervisi Desa Percontohan, Apa Saja?
Turut hadir juga seluruh pejabat administrator di lingkungan Direktorat Pemberdayaan Tanah Masyarakat dan perwakilan Kantor Wilayah BPN Provinsi dan Kantor Pertanahan dari seluruh Indonesia yang mengikuti sosialisasibm secara daring.
Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Sumut Sri Pranoto Selasa (7/5/2025) mengatakan, sosialisasi ini bertujuan memberikan pemahaman menyeluruh mengenai pelaksanaan Penataan Akses Reforma Agraria di daerah, agar implementasinya dapat berlangsung secara optimal dan berkesinambungan.
Selain itu, kegiatan ini diharapkan dapat menjadi pemicu semangat bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melanjutkan praktik-praktik baik di tengah tantangan efisiensi anggaran dan dinamika kebijakan.
" Melalui sosialisasi ini, diharapkan seluruh jajaran di tingkat pusat maupun daerah dapat bersinergi dalam mendukung percepatan Reforma Agraria melalui penataan akses yang lebih terstruktur dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, " ujarnya
Ia juga menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya sosialisasi ini, karena sangat penting sebagai pedoman bersama dalam melaksanakan kegiatan di daerah.
Baca Juga: PT SSL Salurkan Bantuan Program Pemberdayaan Masyarakat
Ia menambahkan, pihaknya berkomitmen untuk terus mendorong praktik-praktik baik yang telah dilakukan selama ini, serta berinovasi dalam menyikapi tantangan seperti keterbatasan anggaran dan perubahan kebijakan.
" Dengan pemahaman yang seragam, kami di wilayah dapat menyusun strategi yang tepat dan bersinergi dengan para stakeholder untuk memastikan pelaksanaan reforma agraria berjalan optimal dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat, ” ujar beliau. (RI)
