Realitasonline.id - Jakarta | Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menghadiri Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta, kemarin.
Sidang Kabinet Paripurna ini turut dihadiri Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan, jajaran Menteri dan Wakil Menteri, serta para Kepala Lembaga dalam Kabinet Merah Putih.
Dalam rapat tersebut Presiden menyoroti pentingnya pengelolaan aset negara dan menegaskan perlunya pengecekan terhadap seluruh aset tanah di Indonesia, termasuk tanah-tanah negara yang berada dalam konsesi Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB).
Baca Juga: Menteri ATR BPN Nusron Wahid Terima LHP BPK, Tegaskan Langkah Perbaikan Tata Kelola
"Pak Nusron, nanti cek dan teliti ya. Cek semua konsesi Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB) yang sudah jatuh tempo, kembalikan ke negara, " tegas Presiden Prabowo saat memimpin rapat.
Menanggapi arahan tersebut, Menteri Nusron menyampaikan, pihaknya telah mulai melakukan identifikasi terhadap tanah-tanah yang masuk kategori tanah telantar.
“ Kita sudah mulai lihat tanah-tanah yang jatuh tempo dan tidak diperpanjang. Ini biasanya termasuk tanah telantar yang kemudian diserahkan kepada Bank Tanah, ” jelasnya.
Lebih lanjut, Nusron mengungkapkan, saat ini pihaknya sedang mendiskusikan strategi pemanfaatan aset Bank Tanah yang telah mencapai sekitar 40 ribu hektare, yang diarahkan untuk mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional.
Baca Juga: Luncurkan Indeks Akses Keuangan Daerah, OJK Ungkap 4 Tujuan Penting
“ Aset Bank Tanah sedang kami kaji, apakah bisa dikonsolidasikan ke dalam Danantara, ” ujarnya.
Tanah-tanah tersebut, katanya memiliki potensi besar untuk dimanfaatkan dalam berbagai sektor prioritas, seperti pembangunan pabrik, perumahan, ketahanan pangan, dan energi terbarukan.
“ Kami akan lakukan kajian mendalam terlebih dahulu sebelum peluncuran resmi rencana pemanfaatan, ” pungkas Nusron.(RI)
