Realitasonline.id - Jakarta | Sejumlah tokoh lintas agama diundang dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Senin (1/9/2025).
Pertemuan tersebut dihadiri pimpinan organisasi keagamaan besar termasuk Nahdlatul Ulama, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia, Wahdah Islamiyah, dan Parisada Hindu Dharma Indonesia.
Para tokoh lintas agama ini menyampaikan bahwa aspirasi masyarakat telah didengar langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
Baca Juga: Romo Muhammad Syafii: Perpindahan Wewenang ke Kementrian Haji Tuntas Tahun Ini
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf menegaskan bahwa pertemuan ini adalah kebutuhan bersama untuk menyampaikan suara umat.
“Pertemuan dengan Pak Presiden ini bagi kami para pimpinan ormas-ormas keagamaan dan pimpinan-pimpinan agama, tokoh-tokoh agama, memang adalah pertemuan yang kami inginkan. Kami punya kebutuhan untuk menyampaikan apa yang menjadi aspirasi dari umat kami masing-masing, dari komunitas masing-masing, yang merupakan aspirasi dari masyarakat, aspirasi rakyat,” kata Yahya.
Ia menyebut Presiden telah mendengar, memahami, bahkan menunjukkan langkah nyata terkait aspirasi yang disampaikan.
Baca Juga: Khidmat, Prabowo Hadiri Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Istiqlal
“Sudah jelas bahwa harapan-harapan dan tuntutan-tuntutan sudah didengar, dipahami, dan benar-benar sedang diupayakan pemenuhannya secara sistematis dan strategis,” ujarnya.
Yahya menambahkan, tokoh-tokoh agama siap membantu pemerintah menciptakan rasa aman serta menenangkan umat. Ia juga menyambut positif keinginan Presiden agar dialog serupa dilakukan secara rutin.
Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) Jacklevyn Frits Manuputty mengapresiasi keterbukaan Presiden dalam pertemuan tersebut.
Baca Juga: Polres Bogor Kerahkan 100 Personel Amankan Jalur Puncak saat Libur Maulid Nabi
“Kami sangat berharap bahwa modal pertemuan dan keguyuban ini bisa juga didorong ke tengah masyarakat, pada provinsi-provinsi, pada daerah-daerah, sehingga kita merajut kembali keguyuban bangsa,” ujarnya.
Jacklevyn menuturkan, percakapan berlangsung transparan, mulai dari isu pajak yang memberatkan rakyat, korupsi, perilaku pejabat, hingga kenaikan tunjangan DPR.
