Realitasonline.id - Jawa Tengah | Wamen ATR BPN Ossy Dermawan mengajak TNI AD (Angkatan Darat) memperkuat sinergi dalam menjaga tanah negara sebagai aset strategis pertahanan dan kedaulatan bangsa.
Ajakan tersebut disampaikan saat ia menjadi pembicara mewakili Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dalam Apel Komandan Satuan Komando Kewilayahan (Dansatkowil) Terpusat TA 2025, Kamis (13/11/2025).
Acara Apel Dansatkowil dihadiri Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, para Pejabat Utama Markas Besar Angkatan Darat, dan seluruh Dansatkowil dari berbagai daerah.
Baca Juga: Kementerian ATR BPN Gaspol di Papua, Tanah Ulayat Disosialisasi, Sertifikat Rumah Ibadah Diserahkan
Wamen ATR/Waka BPN Ossy Dermawan hadir didampingi Tenaga Ahli Bidang Percepatan Penyelesaian Isu Strategis, Hendri Teja, serta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas, Sri Rejeki
“ Kami berharap kerja sama antara Kementerian ATR/BPN dengan TNI, khususnya TNI AD, tidak hanya dalam menertibkan aset, tetapi juga memastikan bahwa seluruh tanah dan ruang di daratan Indonesia benar-benar dikuasai dan dilindungi oleh negara, ” ujar Wamen Ossy, di hadapan para Dansatkowil di Kabupaten Banyumas.
Dalam pemaparannya, Wamen Ossy menyampaikan, Kementerian ATR/BPN mengemban tiga mandat strategis dalam mendukung pertahanan nasional.
Baca Juga: Perkuat Hilirisasi dan Tingkatkan Inklusi Keuangan, Pemprov Sumut Genjot KUR Bagi UMKM
Pertama, menegakkan kepastian hukum terkait tanah negara, termasuk tanah yang menjadi aset TNI. Kedua, menjaga keterpaduan ruang nasional melalui penataan ruang yang seimbang antara ruang pertahanan dan ruang lainnya dan Ketiga, menjadi mediator sekaligus fasilitator keadilan agraria dalam penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan, baik antar masyarakat maupun antar instansi.
Di sisi lain, kata Ossy, TNI memiliki peran penting sebagai pengguna dan penjaga aset negara, termasuk sebagai pengawas terhadap potensi penyalahgunaan ruang.
Selain itu, TNI juga berkontribusi dalam menyediakan data lapangan dan informasi strategis yang dibutuhkan Kementerian ATR/BPN.
Melalui pembinaan teritorial, TNI AD bahkan disebut mampu menjadi pelopor dalam menumbuhkan ketertiban serta kesadaran hukum agraria di masyarakat.
“ Kami berharap melalui kegiatan pembinaan teritorial, komunikasi sosial, dan pembinaan masyarakat, TNI AD dapat membantu ATR/BPN menyampaikan edukasi kepada masyarakat bahwa kepemilikan tanah harus dilakukan secara sah, batas tanah harus jelas dan setiap hak harus disertai dengan tanggung jawab, ” tambahnya.(RI)
