Realitasonline.id - Jakarta | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) resmi memulai penyusunan rencana kerja jangka panjang melalui kegiatan Sinkronisasi Program Kegiatan Tahun 2027 dan Penyusunan Penjenjangan Kinerja (Pohon Kinerja), berlangsung di Hotel Sari Pacific, Jakarta, Senin (12/1/2026).
Kegiatan ini dihadiri jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Madya secara daring, serta diikuti secara luring oleh Kepala Bagian Program dari seluruh Direktorat Jenderal dan Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi se Indonesia.
Langkah ini jugacdilakukan untuk memastikan efektivitas perencanaan dan penganggaran yang berorientasi pada hasil, sekaligus menjaga konsistensi program antara pemerintah pusat dan daerah.
Baca Juga: Kunjungi Mempawah, Wamen ATR/BPN Tekankan Pelayanan Cepat dan Bersih
Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menegaskan, meskipun masih berada di awal tahun 2026, sinkronisasi perencanaan untuk tahun 2027 harus segera dilakukan agar tidak bersifat formalitas semata.
“ Penyusunan perencanaan oleh setiap satuan kerja harus dilakukan secara efektif dan efisien, mulai dari penganggaran hingga evaluasi, sehingga menjadi arahan yang jelas dalam pelaksanaan kegiatan, ” ujar Dalu Agung Darmawan saat membuka acara secara daring.
Dalam laporannya, Dalu menyampaikan realisasi anggaran Kementerian ATR/BPN Tahun 2025 menunjukkan capaian positif, yakni sebesar 95,26 persen.
Meski demikian, ia memberikan catatan agar pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terus diperkuat agar lebih optimal ke depan.
Pada Tahun Anggaran 2026, Kementerian ATR/BPN mengelola pagu anggaran sebesar Rp9,49 triliun. Namun, akibat kebijakan blokir anggaran sebesar Rp564 miliar, pagu efektif yang dapat digunakan menjadi Rp8,93 triliun, dengan target PNBP sebesar Rp3,24 triliun.
Baca Juga: Menteri ATR/BPN Apresiasi Kinerja Kajati Maluku
Untuk proyeksi Tahun 2027, Kementerian ATR/BPN menargetkan pendapatan sebesar Rp3,285 triliun. Target tersebut didominasi oleh layanan regional dengan kontribusi mencapai 99,7 persen. Hingga 9 Januari 2026, data input dari daerah telah mencatat capaian sebesar Rp2,956 triliun.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Andi Tenri Abeng, menyampaikan, fokus utama Kementerian ATR/BPN pada Tahun 2026 adalah penguatan mitigasi risiko.
Ia mengakui keterbatasan waktu serta belum optimalnya akurasi perhitungan pada tahap awal perencanaan sebelumnya menjadi tantangan yang perlu segera dievaluasi.
“ Keterbatasan waktu dan belum optimalnya perhitungan sejak awal menjadi tantangan yang perlu dievaluasi. Oleh karena itu, pada Tahun 2026 kami akan memulai dengan penguatan mitigasi risiko, ” terangnya. (RI)
