Realitasonline.id - Jakarta | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar Rapat Koordinasi Pelaksanaan Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP) di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Kamis (29/1/2026).
Rapat yang dipimpin langsung oleh Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid ini difokuskan pada evaluasi capaian program ILASPP tahun 2025 serta percepatan penyusunan peta skala 1:5.000 sebagai dasar penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di daerah.
Rapat koordinasi ini dihadiri Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN serta perwakilan kementerian dan lembaga terkait, di antaranya Kemendagri, BIG, Kementerian Transmigrasi dan Kementerian Kehutanan.
Dalam arahannya, Menteri Nusron menegaskan pentingnya percepatan penyediaan peta skala besar tersebut untuk mengejar target penyusunan RDTR secara nasional.
Ia mengungkapkan, hingga 2024, peta skala 1:5.000 baru berhasil diselesaikan untuk wilayah Pulau Sulawesi dan baru dapat dimanfaatkan pada pertengahan 2025.
“ Sekarang kita mendengarkan pekerjaan tahun 2025, karena kita dikejar target penyusunan RDTR. Peta skala 1:5.000 ini menjadi kunci utama, ” ujar Nusron.
Menurutnya, peta skala 1:5.000 memiliki peran strategis karena mampu menampilkan detail batas persil, jaringan jalan, sungai, sempadan, hingga bidang-bidang tanah lainnya secara akurat.
RDTR yang disusun berdasarkan peta tersebut akan menjadi dasar penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) hingga perizinan berusaha melalui sistem Online Single Submission (OSS).
Baca Juga: BI Pematangsiantar dan LPPM Universitas Labuhanbatu MoU Survei Harga
“ Belum adanya peta 1:5.000 ini masih menjadi kendala utama pemerintah daerah dalam menyusun RDTR, ” tegasnya.
Program ILASPP sendiri mulai dilaksanakan pada Agustus 2025 setelah loan agreement disahkan oleh World Bank.
Pelaksanaan program ini melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga, antara lain Kementerian ATR/BPN, Badan Informasi Geospasial (BIG), serta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Pada 2026, program ini juga akan melibatkan Kementerian Transmigrasi guna membantu penyelesaian persoalan tumpang tindih lahan transmigrasi.
