Dengan begitu, dapat menghindari dampak signifikan kepunahan orangutan dan kerusakan habitatnya.
“Rencana eksplorasi yang masuk ke KBA Batang Toru harus dipertimbangkan lagi. Kami juga mendesak Agincourt untuk segera melaksanakan rekomendasi ARRC-IUCN,” ujarnya.
Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sumatera Utara Rianda Purba, mengatakan Tambang Emas Martabe berada di Kecamatan Batang Toru, Sumatera Utara, dengan luas wilayah 1.639 km persegi.
Hasil studi WALHI Sumut menunjukkan, ada tujuh poin yang harus dicermati terkait kehadiran perusahaan ini.
Satu, wilayah kontrak kerja Agincourt tumpang tindih dengan kawasan hutan lindung di Kabupaten Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan, seluas 30.629 ha.
Dua, wilayah contract of work perusahaan tumpang tindih dengan hulu dari lima DAS, yaitu Sipan Sihaporas, Batang Toru, Garoga, Tapus, dan Badiri, yang menjadi sumber utama kehidupan hampir 100.000 masyarakat di hilir.
Tiga, wilayah Agincourt tumpang tindih dengan 27.792 ha Ekosistem Batang Toru, yang diusulkan menjadi kawasan strategis nasional.
Empat, wilayah perusahaan tumpang tindih dengan hutan primer yang menjadi habitat terakhir orangutan tapanuli. Juga, tumpang tindih dengan habitat harimau sumatera dan trenggiling yang keduanya berstatus Kritis.
Lima, wilayah perusahaan berada di zona kerentanan gerakan tanah tinggi di Sumatera Utara, yang bahaya tanah longsor mengancam kelangsungan hidup warga sekitar.
Enam, wilayah perusahaan di pusat gempa Sumatera Utara. Tujuh, pembukaan hutan oleh spekulan tanah di areal hutan primer sekitar perusahaan menjadi ancaman besar [efek pertambangan secara tidak langsung] yang meningkatkan deforestasi.
“Berdasarkan SK Menteri Kehutanan 529 tentang Penunjukan Kawasan Hutan Sumatera Utara, wilayah kontrak kerja Agincourt tumpang tindih dengan kawasan hutan lindung di Kabupaten Tapanuli Utara [8,170 ha], Tapanuli Tengah [9,625 ha], dan Tapanuli Selatan [12,835 ha]. Wilayah tersebut harus jelas,” ujar Rianda.
Berdasarkan kajian WALHI Sumut sejak 2022 ini, ada beberapa poin yang direkomendasikan. Satu, mendorong penciutan areal kerja Agincourt yang tumpang tindih dengan hutan lindung di Tapanuli.
Dua, mendorong penegakan hukum untuk membatalkan dan meninjau kembali izin perusahaan di kawasan ekosistem Batang Toru.
Tiga, melakukan pemetaan wilayah desa di sekitar areal operasi perusahaan untuk menghindari konflik tenurial.
“Ini sekaligus sebagai perlindungan sumber penghidupan masyarakat sekitar di masa depan,” ujarnya.