Realitasonline.id - Mataram | Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengajak organisasi Nahdlatul Wathan untuk menjalin kerja sama strategis dengan pemerintah dalam mengurangi ketimpangan penguasaan tanah dan mendorong pembangunan yang berkeadilan di Indonesia.
Ajakan ini disampaikan Menteri Nusron pada peringatan Hari Jadi ke-72 Nahdlatul Wathan di Hotel Lombok Raya Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), kemarin
Dalam acara tersebut, dihadiri Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Wathan, Maulana Syaikh TGKH Lalu Gede Muhammad Zainuddin Atsani dan Kepala Kanwil BPN Provinsi NTB, Lutfi Zakaria.
Baca Juga: Kolaborasi Kementrian ATR BPN dan BUMN, 4 Isu Ini jadi Sorotan Nusron Wahid
Sebelum menyampaikan sambutan, Menteri Nusron juga menyaksikan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Provinsi NTB dan Nahdlatul Wathan dalam bidang ketahanan pangan.
Nusron Wahid menyambut baik kolaborasi dengan Nahdlatul Wathan dan menegaskan dukungannya terhadap program ketahanan pangan di NTB.
“ Kami siap bekerja sama dengan Nahdlatul Wathan, sebagaimana kami telah bermitra dengan PBNU, Muhammadiyah, Persis dan MUI. Karena Indonesia ini besar dan mayoritas penduduknya umat Islam, maka tidak boleh ada yang tertinggal dalam gerbong pembangunan, ” ujar Nusron Wahid
Nusron juga menginstruksikan jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi NTB untuk mengidentifikasi tanah negara yang telantar dan Hak Guna Usaha (HGU) yang sudah habis masa izinnya.
Tanah-tanah tersebut, menurutnya, dapat didistribusikan kepada warga Nahdlatul Wathan yang siap mengelolanya demi mendukung pemerataan ekonomi dan ketahanan pangan daerah.
“ Kolaborasi ini penting agar perjuangan untuk keadilan ekonomi bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk warga Nahdlatul Wathan, ” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Nusron juga menyoroti ketimpangan struktural penguasaan tanah di Indonesia.
Ia memaparkan, dari total 170 juta hektare tanah yang ada di Indonesia, sekitar 70 juta hektare merupakan kawasan non-hutan. Namun, hampir 46 persen lahan non-hutan tersebut atau sekitar 30 juta hektare hanya dikuasai oleh 60 keluarga besar pemilik korporasi.
“ Petani kecil di NTB, termasuk warga Nahdlatul Wathan, mencari tanah satu atau dua hektare saja bisa menimbulkan konflik. Sementara itu, ada satu keluarga yang menguasai sampai 1,8 juta hektare. Ini jelas bentuk ketimpangan struktural, ” ungkapnya.