Realitasonline.id - CANBERRA | Pernyataan mantan Perdana Menteri Australia, Tony Abbott, pada 2015 yang mengungkit bantuan senilai 1 miliar dollar AS untuk korban tsunami Aceh, kembali menjadi sorotan di akhir tahun 2025 ini.
Pernyataan tersebut muncul di tengah upaya Australia mencegah eksekusi dua warga negaranya yang terpidana mati di Indonesia.
Namun, Saudara Tony Abbott gagal menyadari bahwa mengaitkan bantuan kemanusiaan dengan agenda politik seperti itu tidak hanya menyinggung perasaan masyarakat Aceh, tetapi juga melecehkan harga diri bangsa Indonesia secara keseluruhan.
Warga Aceh dan masyarakat Indonesia luas merasa tersinggung dan marah.
Bantuan yang dulu diberikan tulus tanpa pamrih, kini diungkit seakan menjadi alat tawar, memicu protes keras termasuk penggalangan “koin untuk Australia” oleh mahasiswa Aceh.
Sikap ini dianggap tidak hanya kurang sopan, tetapi juga merendahkan martabat bangsa, yang selama ini berjuang keras memulihkan daerah bencana dengan semangat gotong royong dan kemandirian.
Kasus ini menegaskan pentingnya menjaga harga diri bangsa dalam proses penanggulangan bencana.
Baca Juga: Ukir Prestasi Internasional, Arumi Hilwani Siswi MIS Bina Keluarga Harumkan Indonesia Raih Emas
Indonesia harus mampu mengedepankan potensi dan sumber daya nasional agar tidak lagi bergantung secara berlebihan pada bantuan asing yang berisiko dimanipulasi secara politis.
Upaya memperkuat kapasitas lokal mulai dari mitigasi hingga rehabilitasi bukan hanya soal efektivitas, tetapi juga soal menjaga wibawa dan kehormatan bangsa dalam menunjukkan bahwa Indonesia bisa berdiri tegak tanpa harus "dipinjamkan" bantuan dengan syarat tersembunyi.
Baca Juga: Polres Pakpak Bharat Amankan Distribusi BBM untuk Masyarakat
Bencana memang memerlukan solidaritas global, tetapi kedaulatan dan harga diri bangsa tetap harus menjadi prioritas.
Indonesia harus menempatkan kerja sama internasional sebagai mitra strategis, bukan sebagai alat kompromi yang mengurangi martabat bangsa.