Realitasonline.id - Padangsidimpuan | Menjelang Musyawarah Olahraga Kota (Musyorkot) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Padangsidimpuan yang dijadwalkan digelar akhir September ini, dinamika pemilihan ketua semakin memanas.
Situasi kian hangat setelah Wali Kota Padangsidimpuan Letnan Dalimunthe, dan Wakil Wali Kota Harry Pahlevi dikabarkan ikut maju sebagai calon ketua KONI periode 2025 - 2029.
Kehadiran dua pejabat tersebut memicu perbincangan hangat di kalangan masyarakat dan pelaku olahraga.
Baca Juga: Narkoba Marak di Kota Medan, Rico Waas dan AL Sepakat Perkuat Patroli Laut
Salah satu suara kritis datang dari mantan atlet nasional asal Kota Padangsidimpuan Kombes Pol (Purn) Parluatan Siregar yang mengingatkan agar KONI Padangsidimpuan tidak dijadikan ajang politik dan tetap fokus pada pembinaan prestasi atlet dan proses penjaringan calon ketua KONI Padangsidimpuan yang sedang berlangsung
"Saya tidak mempermasalahkan siapa yang maju, termasuk jika Wali Kota atau Wakil Wali Kota ikut bertarung. Tapi yang paling penting, KONI harus tetap netral dan profesional. Jangan sampai KONI berubah menjadi arena politik yang justru merugikan atlet, " tegas Parluatan, Jumat (19/9/2025).
Menurut mantan atlet lari jarak menengah ini, secara aturan pejabat daerah tidak dilarang maju. Namun, posisi mereka yang memiliki akses besar terhadap anggaran pemerintah dapat memunculkan konflik kepentingan, mengingat KONI menerima dana hibah dari pemerintah daerah.
"Kalau pejabat yang juga memegang kendali anggaran ikut maju, otomatis cabor-cabor yang selama ini dibina pemerintah akan sulit bersikap netral. Ini bukan sekadar soal olahraga, tapi juga soal keberanian bersuara, " ujarnya.
Ia menilai keterlibatan pejabat daerah dalam kontestasi KONI memiliki dua sisi. Di satu sisi, hal ini dapat mempermudah akses terhadap anggaran dan fasilitas olahraga. Namun di sisi lain, ada risiko KONI dijadikan alat politik.
" Akses anggaran mungkin lebih mudah. Tapi jika KONI hanya dijadikan kendaraan politik, yang dirugikan adalah atlet dan masa depan olahraga daerah, " jelasnya.
Parluatan juga khawatir, dengan kehadiran dua pejabat tersebut akan mematikan peluang bagi figur independen yang murni ingin memajukan olahraga.
Dengan situasi yang memanas, Musyorkot kali ini bukan sekadar memilih ketua KONI, tetapi juga menjadi ujian bagi semua pihak untuk menjaga sportivitas, netralitas dan marwah olahraga di Padangsidimpuan.
"Banyak sosok dari kalangan mantan atlet, pelatih, akademisi, maupun pengusaha yang memiliki visi dan pengalaman pembinaan yang layak memimpin KONI. Olahraga bukan hanya milik pejabat. Banyak tokoh yang punya passion dan visi jelas untuk membangun olahraga. Mereka juga harus diberi ruang yang sama tanpa merasa tertekan, " katanya.
Ia juga menekankan, untuk menjaga proses pemilihan yang adil dan independen, Parluatan mendorong KONI Sumut untuk turut mengambil peran langsung dalam penjaringan dan pemilihan dengan memantau secara update setiap perkembangan selama proses penjaringan.