Realitasonline.id - Langkat | Ketua dan komisi.A DPRD Kabupaten Langkat menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) kedua, terkait kekisruhan antara masyarakat pemilik warung dengan pihak PTPN IV eks PTPN II Sawit Hulu.
RDP kedua ini di pimpin langsung oleh ketua DPRD Langkat Sribana PA.SE, Kamis (22/8/2024) guna menindak lanjuti RDP pertama pada kamis 8 Agustus 2024.
RDP kedua dilaksanakan untuk merespon kekisruhan dan keresahan masyarakat tentang adanya Pembongkaran Paksa pada sejumlah warung masyarakat yang di lakukan oleh pihak PTPN IV kebun sawit hulu.
Baca Juga: Ketua DPRD Siap Laksanakan Hak Interpelasi Terkait Kekisruhan Kepemimpinan di Palas
Juru bicara perwakilan masyarakat sawit hulu, Jamaluddin dan M.Sholeh mengatakan, permohonan masyarakat kepada pihak PTPN IV Sawit Hulu, agar tidak membongkar warung-warung mereka tempat mencari napkah sehari -hari sebelum ada keputusan RDP.
Selanjutnya sudah kami sampaikan kepada pihak Manager, sebab RDP pertama belum membuahkan keputusan apapun, namun permohonan masyarakat itu tidak digubris sama sekali oleh Pihak manager perusahaan PTPN IV Sawit Hulu.
Hal ini terbukti pada tanggal 15 dan tanggal 20 serta tanggal 22 Agustus 2024 saat kami mengikuti RDP di kantor DPRD Langkat. Namun pihak perusahaan dipimpin oleh Manager PKWT junaidi Lubis bersama anggotanya terus melakukan pembongkaran paksa.
Baca Juga: Kisruh Soal Tapera, Sutarto: Jangan Tambah Beban Buruh, Tani, Pekerja Informal dan Rakyat Kecil
"bahkan informasi yang kami terima dari lapangan saat kami sedang mengikuti RDP hari ini di kantor DPRD Langkat,mereka sudah mengunakan alat berat seperti Beco untuk meratakan sejumlah warung-warung warga.
Artinya "pihak perusahaan PTPN IV Regional II telah mengangkangi kesepakatan bersama pada RDP pertama dan RDP ke 2 di DPRD Langkat. Hal inilah membuat warga kecewa dan gerah dan meminta solusi serta ketegasan ketua DPRD maupun Pemkab Langkat,
Karena mereka terkesan sudah bermain main dengan lembaga DPRD Langkat maupun kepada instansi pemerintahan di kabupaten langkat"ujar Sholeh dan Jamaluddin,juru bicara perwakilan warga.
Baca Juga: Kisruh Uang Kuliah Mahal Resahkan Mahasiswa, Kemendikbudristek Justru Bilang UKT tak Alami Kenaikan, Kok Bisa?
Sementara KTU PTPN IV Regional II Sawit Hulu Said Agil Farasy yang mewakili Manager PKWT junaidi lubis mengatakan, pihak perusahaan hanya menjalankan SOP sesuai prosedur sebagai wujud UUD perkebunan.
sebelumnya perusahaan juga sudah memberikan kelonggaran dengan memberikan surat teguran sampai tiga kali berturut turut kepada masyarakat agar mereka suka rela membongkar warungnya sendiri namun mereka tidak mau.
RDP ini turut dihadiri wakil ketua komisi A DPRD Langkat Sandrak Herman Manurung Sekretaris Disnaker langkat Sri wahyuni, Camat sawit sebrang Anoman, Sekcam sawit sebrang Julfan, Kepala Desa Sawit Hulu Gomer Manalu, Kepala Desa Alur Melati M Marbun, mewakili Maneger PTPN IV Sawit Hulu Said Agil Farasy, moderator Disnaker Langkat Susianto, juru bicara perwakilan warga jamaluddin dan M Sholeh, serta sejumlah warga pemilik warung turut mengikuti RDP di ruangan ketua DPRD Langkat tersebut.
Setelah mendengarkan keterangan kedua belah pihak ketua DPRD Langkat Sribana.PA.SE meminta camat dan kepala desa sawit seberang jangan tinggal diam"berbuat lah untuk masyarakat Bapak,Surati mereka dan tembuskan ke DPRD Langkat dan pemkab Langkat agar kami tau situasi dilapangan"ujarnya.
