PALAS - realitasonline.id | Ketua DPRD Palas Amran Pikal Siregar S.Sos.I mendukung mengunakan Hak Interplasi dalam menyikapi kekisruhan kepemimpinan pemerintahan di Kabupaten Padang Lawas (Palas).
Hal ini dikatakan Amran Pikal, menyikapi dan menjawab tuntutan ratusan Masyarakat dan Ikatan Pemuda Karya (IPK) yang melakukan unjuk rasa dihalaman kantor DPRD Padang Lawas, Senin (20/3).
Ketua DPRD Palas dengan tegas menjawab, siap mendukung mengunakan hak Interplasi bersama rekan-rekan dari fraksi di DPRD, dan mendukung penegakan hukum terhadap pelaku pengerusakan aset Pemerintah.
"Secepatnya permasalahan kepemimpinan di Pemerintah Padang Lawas segera berakhir baik itu secara prosedur dan hukum", ucap Amran.
"Mewakili rekan-rekan anggota DPRD Palas akan menjawab kekisruhan kepemimpinan di Palas setelah menerima jawaban surat yang telah kami layangkan kepada Gubernur Sumatera Utara", tutur Amran.
Turut mendampingi Ketua DPRD Palas Amran Pikal Siregar S.Sos.I, dari fraksi Demokrat, HM Dayan Hasibuan, Fadeli Hasibuan, fraksi Gerindra Luat Hasibuan, Romi Parmonangan Nasution, H. Puli Parisan, fraksi Pembagunan Perjuangan Jenti Mutiara Napitupulu, Kholid Daulay, dan anggota DPRD lainnya, H Fahmi Anwar dari PKB, Baharuddin Daulay dari PKPI, Erwin Harahap dari Partai Hanura, dan dari Partai Golkar, Mhd Hamidi Pasaribu, M. Yasin Hasibuan.
Sebelumnya, Ratusan massa Ikatan Pemuda Karya dan masyarakat Palas berunjuk rasa dan dikawal ketat Puluhan Aparat kepolisian dan Satpol PP Palas menuntut terkait kekisruhan kepemimpinan di Padang Lawas.
