Realitasonline.id - Toba | Setelah menyampaikan laporan adanya dugaan pelanggaran pilkada ke Bawaslu Toba pada Jumat (4/10/2024), Tim Hukum dan Advokasi Pemenangan Paslon Effendi Napitupulu - Audi Murphy Sitorus, diminta memberikan klarifikasi.
Sahala Saragih selaku Tim hukum Efendi-Murphy dimintai keterangan terkait laporan tersebut di hadapan unsur Gakkumdu; Bawaslu Toba, Kejari Toba Samosir dan Polres Toba, Senin (7/10/2024).
"Terkait laporan kita pada Jumat (4/10/2024), hari ini telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Toba dengan meminta klarifikasi kepada kita. Laporan kita memuat adanya dugaan pelanggaran pilkada dan hal itu sudah kita sampaikan ke Bawaslu Toba," ujar Sahala Saragih di Balige, Senin (7/10/2024).
Dalam klarifikasi tadi, katanya, ada 3 komisioner Bawaslu bersama dengan pihak kepolisian dan kejaksaan bagian dari Sentra Gakkumdu.
Ia segera sambangi lokasi pembagian Kartu BPJS Ketenagakerjaan setelah mendapat informasi dari masyarakat. Akhirnya, ia menemukan peserta rapat dan bersedia memberikan keterangan terkait dugaan pelanggaran pilkada tersebut.
Informasi tersebut, katanya, ditemukan dari masyarakat, dimana pertemuan dilakukan 3 Oktober 2024 pada pukul 10.00 WIB. Setelah mendapatkan informasi, langsung menuju lokasi dan tiba pukul 15.00 WIB.
"Saya tidak menemui siapapun di sana, lalu saya mencari siapa saja yang tahu soal peserta rapat. Setelah dicari, kita berkomunikasi dengan seorang berinisial RP.
Ia menceritakan apa yang terjadi dalam rapat tersebu. Kartu BPJS Ketenagakerjaan tersebut dibagi dengan sampul gambar Poltak Sitorus, petahana dan kembali mencalonan diri dalam pilkada saat ini.
"Dalam bumgkus Kartu BPJS Ketenagakerjaan tersebut, selain foto ada juga jargon yang disampaikan Poltak Sitorus dalam kampanye, Pature Torus, Torus Pature," sambungnya.
Sebagai tambahan, pihaknya juga menyampaikan keberatan terhadap pembagian kartu BPJS yang dibungkus dengan kartu nama Bupati Toba Poltak Sitorus. Pasalnya, tanggal 3 Oktober 2024, bupati tersebut sudah cuti.
"Ada dua pejabat yang kita duga dalam dugaan pelanggaran pilkada tersebut, yakni Camat Siantar Narumonda dan Kadis Dinas Kadis Penanaman Modal Pelayanan terpadu Satu Pintu. Pertanyaannya lebih dari enam. Yang pasti, kita siap bila dimintai keterangan oleh Bawaslu Toba," sambungnya.
