Kepala Desa di Langkat ‘Jual’ Suara Rakyat: Ada Sinyalemen Pilkada Jadi Ajang Politik Uang

photo author
- Selasa, 26 November 2024 | 17:57 WIB
 Terlihat poto Paslon 01 dan wakil bupati diduga berisikan uang didalam amplop pecahan 50 ribu ( Realitasonline.id/Dok)
Terlihat poto Paslon 01 dan wakil bupati diduga berisikan uang didalam amplop pecahan 50 ribu ( Realitasonline.id/Dok)

Realitasonline.id - Langkat | Pilkada Langkat 2024 semakin memperlihatkan wajah demokrasi yang terpuruk. Jelang pencoblosan, dugaan praktik politik uang kian merajalela, melibatkan kepala desa sebagai mesin penggerak salah satu pasangan calon nomor urut 01, H. Syah Afandin dan Tiorita Beru Surbakti.

Informasi yang beredar menyebutkan bahwa beberapa kepala desa di Langkat Hulu, termasuk di Brandan, secara terang-terangan membagi-bagikan uang kepada warga demi mendulang suara.

Modus operandi ini sederhana namun berbahaya. Warga menerima amplop putih berisi uang Rp 50 ribu dan kartu nama Paslon 01 yang harus dicoblos.

Baca Juga: Bawasu Harus Berani Menindak Cawagub Bermain Politik Uang Dimasa Pilkada

Sebuah angka kecil yang digunakan untuk membeli masa depan Langkat selama lima tahun kedepan. Ini bukan sekedar pelanggaran pemilu; ini adalah pengkhianatan terhadap demokrasi dan hak pilih rakyat.

Aparat desa seharusnya menjadi garda terdepan dalam menjaga netralitas dan integritas proses demokrasi. Namun, fakta di lapangan menunjukkan sebaliknya.

Kepala desa, yang memiliki kewajiban untuk bersikap netral, justru berubah menjadi mesin politik praktis yang digerakkan untuk kepentingan Paslon tertentu. Hal ini menodai kepercayaan publik dan menciptakan ketidakadilan dalam kompetisi Pilkada.

Baca Juga: Anggota DPRD Deli Serdang Bayu Sumantri Agung Minta Warga Dukung Pemilu Damai dan Hindari Politik Uang

Serangan politik uang ini bukan sekedar upaya meraih kemenangan secara tidak sah, ini adalah penghinaan terhadap masyarakat. Amplop berisi Rp 50 ribu mungkin terlihat menggiurkan bagi sebagian warga, tetapi harganya sangat mahal: lima tahun penderitaan di bawah pemerintahan yang lahir dari praktik kotor.

Ini bukan investasi untuk kesejahteraan, melainkan jebakan yang memperpanjang siklus korupsi dan ketidakadilan. Pilkada tinggal beberapa jam lagi. Pertanyaannya, apakah demokrasi di Langkat masih bisa diharapkan berjalan dengan jujur dan adil?

Dengan keterlibatan aparat desa dalam praktik kotor ini, harapan itu semakin tipis. Namun, kunci perubahan tetap ada di tangan masyarakat. Kepada warga Langkat, waspadalah terhadap politik uang. Jangan biarkan suara Anda dibeli dengan harga murah.

Baca Juga: Jelang Pemilu, Bawaslu Deli Serdang : Waspadai Serangan Fajar Politik Uang

Lima puluh ribu rupiah hanya bertahan sesaat, tetapi keputusan yang diambil hari ini akan menentukan nasib Langkat lima tahun ke depan. Pilihlah pemimpin yang lahir dari proses demokrasi yang bersih, bukan dari amplop dan intimidasi.

Demokrasi bukan sekadar proses memilih, ini adalah tentang harga diri dan masa depan kita semua. Jangan biarkan Langkat jatuh ke tangan yang salah karena tergoda oleh uang recehan. Mari pertahankan martabat demokrasi, dan tolak segala bentuk politik uang!.(MA)

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Mery Ismail

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

Gubsu : Bantuan Korban Bencana Harus Tepat Sasaran

Minggu, 21 Desember 2025 | 15:07 WIB
X