" Tahun ini, BM untuk pembangunan berkurang drastis. Di Perda APBD 2025 masih Rp154 miliar, namun dikurangi lewat Perbup Tapsel No.5 dan tinggal hanya Rp89 miliar, sehingga berbanding terbalik dengan BP yang membengkak menjadi Rp739 miliar lebih, " imbuhnya
Kondisi ini jelasnya, dikarenakan banyaknya pertambahan ASN P3K, namun tidak diimbangi dengan pertambahan sumber pendapatan baru bagi daerah. Belum lagi pengangkatan honorer THL dan TKS dari 2022 sampai 2024, yang terlalu banyak dan tanpa melihat kompetensinya.
Baca Juga: Gus Irawan dan Jafar Syahbuddin Dilantik Besok, Tapsel Sambut Pemimpin Baru
" Bengkaknya anggaran Belanja Pegawai ini, menurut saya, antara lain akibat pengangkatan pegawai ASN khususnya P3K yang jumlahnya sangat fantastis. Rekruitmennya tak selektif dan kurang reaslistis oleh Bupati Tapsel sebelumnya, " sebut Aulia Akbar.
Mirisnya, dinamika keuangan Tapsel ini juga antara lain akibat sektor Pendapatan Daerah yang kurang baik pengelolaannya. Seperti pengelolaan pasar daerah yang dipindah dari BUMD PT. Tapanuli Selatan Membangun (TSM) ke Dinas Perdagangan dan Koperasi.
Saat dikelola PT.TSM, setiap tahunnya Pendapatan Daerah yang tercapai sekitar Rp360 juta. Setetah dikelola Dinas Perdagangan dan Koperasi, ternyata Pemkab Tapsel memberi 'suntikan dana' sekitar Rp800 juta untuk operasional pengelolaan seluruh pasar.
Nyatanya, jangankan keuntungan, untuk mengembalikan 'modal' yang Rp800 juta itu saja, dinas pengelola pasar tersebut tak mampu. Dari Rp1,06 miliar target Pendapatan Daerah dari pengelolaan semua pasar di Tapsel, yang terealisasi hanya sekitar Rp271 juta.
" Pemkab Tapsel rugi sekitar Rp529 juta dari suntikan modal Rp800 juta untuk operasional pengelolaan pasar itu. Padahal saat dikelola PT.TSM, masih berkontribusi atau mampu menambah PAD sekitar Rp360 juta per tahun tanpa ada suntikan modal, " terangnya.
Dinamika lain di nol kilometer kepemimpinan Gus Irawan adalah kepegawaian, antara lain setelah munculnya surat Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai tindak lanjut Undang Undang No.20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
Pemerintah daerah diinstruksikan menata pegawai ASN dan Non ASN. Sehinga Bupati Tapsel saat dijabat Dolly Pasaribu menerbitkan keputusan tanggal 11 Februari yang berakibat 'dirumahkannya' ratusan pegawai Non ASN di Pemkab Tapsel.
Aksi penolakan terhadap keputusan Bupati Tapsel Dolly Pasaribu itu telah dilakukan para pegawai Non ASN yang dirumahkan. Seperti pada unjukrasa ratusan tenaga kesehatan yang merupakan pegawai Non ASN Dinas Kesehatan pada Senin (24/2/2025).
Baca Juga: Menuju Tapsel Swasembada Ikan, Gus Irawan Tinjau Pembenihan Bibit Ikan
Pengurangan anggaran Rp113 miliar dan keputusan merumahkan ratusan pegawai Non ASN ini, telah menjadi persoalan atau dinamika masalah di nol kilometer kepemimpinan Bupati Gus Irawan Pasaribu di Tapsel.
" Belum lagi persoalan-persoalan daerah yang menjadi warisan pemerintahan sebelumnya. Seperti aparat pemerintahan daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT.Tapanuli Selatan Membangun (TSM) yang dililit persoalan hingga masih berhadapan dengan proses penegakan hukum, " ujarnya.
